DECEMBER 9, 2022
Sambungan

Anggaran Pilgub Diusulkan Rp596 Miliar

post-img

Dicicil Tiga Tahun Anggaran 

SERANG - Pemprov Banten secara resmi mengusulkan anggaran Pilgub Banten tahun 2024 sebesar Rp596,4 Miliar. Anggaran lebih dari setengah triliun tersebut akan dicicil pemprov dalam tiga tahun anggaran.

Ulusan pemprov tersebut secara res­mi disampaikan Penjabat Gu­ber­nur Banten Al Muktabar melalui rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur tentang Pem­bentukan Dana Cadangan Pe­milihan Gubernur dan Wakil Gu­bernur Banten Tahun 2024 di Ge­dung DPRD Banten, Sabtu (6/8).

”Pembentukan dana cadangan se­bagai mitigasi kemampuan pem­biayaan Pemilu Serentak 2024. Dana cadangan akan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemilu dalam tiga tahun anggaran,” katanya.

Al melanjutkan Pemilihan Umum dan Pilkada akan digelar serentak pada tahun 2024 sebagaimana di­amanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Per­aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dikatakan Al, Pemprov Banten memandang kebutuhan anggaran menjadi prioritas untuk membiayai setiap tahapan Pemilu Serentak 2024. Mulai dari kebutuhan logistik, ho­no­rarium dan pengamanan.

”Se­­mua itu harus benar-benar dipastikan ketersediaan anggarannya dan tentu saja menjadi tugas dan ko­mitmen bersama kita untuk me­nyukseskan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Banten,” bebernya.

Ma­sih dikatakan Al Muktabar, pesta demokrasi 2024 untuk yang pertama kali dilaksanakan secara serentak. Pihaknya mengajak semua pihak, para pemangku kepentingan, untuk menjaga kondusifitas Provinsi Banten agar pelaksanaan pemilu serentak lancar dan damai.

”Pembiayaan dilakukan secara berjenjang baik Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memper­hatikan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2020,” tegasnya.

Dipaparkan Al Muktabar, pem­bentukan dana cadangan menjadi ben­tuk komitmen dan tanggung jawab bersama sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Pedoman untuk dana cadangan tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

”Pemprov Banten siap menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” pungkas Al.

Terpisah, Ketua KPU Banten Wahyul Furqon mengapresiasi Pemprov Banten yang telah mengusulkan anggaran Pilgub Banten 2024 ke DPRD Banten. Menurutnya, anggaran Pilkada serentak membutuhkan persetujuan dari DPRD.

”Ka­mi berharap mulai tahun ini anggaran Pilgub Banten mulai dialokasikan, sehingga tidak membebani APBD Banten kalau dicicil sejak APBD Perubahan 2022,” katanya. (den/air)