DECEMBER 9, 2022
Hukrim

Sengaja Salahi Aturan Kredit, Mantan Vice President at Bank Banten Diadili

post-img

DIDAKWA : Mantan Vice President at Bank Pembangunan Daerah Banten alias Bank Banten Satyavadin Djojosubroto didakwa JPU di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (7/9)

 

SERANG-Pemberian kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (HMM) tahun 2017 senilai Rp65 miliar telah menyalahi aturan perbankan.

Kesalahan itu disengaja oleh mantan Vice President at Bank Pembangunan Daerah Banten alias Bank Banten Satyavadin Djojosubroto.

Hal tersebut terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Banten M Yusuf Putra di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (7/9).

Satyavadin Djojosubroto selaku Kepala Wilayah Bank Banten-Jakarta 1, Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten dan pemimpin wilayah Bank Banten-Jakarta melakukan tindakan pengecekan lebih dahulu sebelum menerima permohonan kredit dari Direktur Utama (Dirut) PT HNM Rasyid Samsudin.

“Terdakwa memerintahkan melakukan konfirmasi tertulis atas proyek PT HNM kepada bouwheer PT Waskita Karya sesuai surat Bank Banten tertanggal 28 April 2017, melakukan kunjungan on the spot ke lokasi proyek di Pematang Panggang - Kayu Agung, memperoleh penilaian agunan dari KJP Asnawi meskipun Rasyid Samsudin belum melakukan pengajuan permohonan kredit,” kata JPU.

Tindakan Satyavadin Djojosubroto telah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip perkreditan yang sehat.

 “Terdakwa baik secara langsung dan tidak langsung yang bertindak sebagai pemrakarsa kredit dan sebagai komite kredit dalam pengusulan kredit kepada PT HNM mempunyai benturan kepentingan dengan Rasyid Samsudin (penuntutan terpisah-red),” kata JPU.

Kata JPU, sebelum kredit disetujui, komite kredit menggelar rapat. Plt Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa

akhirnya menyetujui pemberian kredit sesuai limit. “Dengan keputusan fasilitas kredit PT HNM disetujui,” ujar JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Slamet Widodo.

Selain itu, Satyavadin mengubah persyaratan pencairan kredit investasi dengan menyerahkan kontrak spesifik dalam memorandum analisa kredit (MAK) menjadi kontrak spesifik. “Serta terdakwa mengalihkan rekening pembayaran kredit investasi pada rekening supplier sesuai dalam MAK, lembar persetujuan kredit dan surat penawaran persetujuan kredit (SPPK-red) menjadi rekening pribadi debitur Rasyid Samsudin,” kata JPU.

Perbuatan Satyavadin Djojosubroto bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan bank bagi bank umum. “Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Nomor 051/SK/DIR-BB/X/2016,” ujar JPU.

Setelah kredit disetujui, Satyavadin dan Rasyid menandatangani perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit tersebut, Rasyid memberikan agunan berupa tiga bidang tanah. “Bahwa terdakwa tidak berupaya memastikan keberadaan dan legalitas agunan yang menjadi persyaratan penandatanganan perjanjian kredit," kata JPU.

Menurut JPU, Satyavadin mengetahui dan menyadari Direktur Utama PT HNM Rasyid Samsudin tidak memenuhi ketentuan persyaratan penandatanganan kredit dan persyaratan penarikan kredit. “Namun terdakwa tetap memerintahkan Frengki Mega Sanjaya, Daniel Hamara, dan Wijang Ferry Gunawan untuk menyiapkan usulan pencairan kredit sesuai permohonan Rasyid Samsudin," kata JPU.

Padahal menurut JPU, Rasyid Samsudin telah melakukan pelanggaran terhadap MAK lantaran tidak memasukkan dana yang sudah cair dari proyek ke rekening escrow Bank Banten. "Hal ini merupakan pelanggaran terhadap MAK,” kata JPU.

Pada Oktober 2017, Rasyid Samsudin dan Satyavadin kembali sepakat menambah kredit, meski belum mencicil pembayaran kredit pertama.

Nilai kredit yang diberikan Bank Banten disepakati lebih dari Rp30 miliar. Hingga akhirnya total kredit yang diberikan Bank Banten sebesar Rp65 miliar. Namun, Rasyid Samsudin belum pernah mencicil pembayaran kredit.

“Padahal pekerjaan pembangunan jalan Tol Pematang-Kayu Agung telah selesai dan telah fungsional. Serta PT HNM telah menerima 12 kali pembayaran pekerjaan termin proyek dari PT Waskita Karya berjumlah Rp46,127 miliar,"kata JPU.

Dikatakan JPU, Satyavadin tidak melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi kredit selayaknya terhadap PT HNM. “Bahwa sejak proses pengajuan permohonan kredit, pembahasan MAK I dan MAK II dan persetujuan ketua komite kredit sampai dinyatakan macet kolektabilitas 5, terdakwa bersama Rasyid Samsudin tidak memenuhi persyaratan penandatanganan kredit dan persyaratan penarikan kredit," kata JPU.

Akibat tindakan Satyavadin,

Orang lain atau korporasi telah diperkaya Rp61,688 miliar. "Telah merugikan keuangan negara Rp186.555.171.975,95," ungkap JPU.

Menurut JPU, kerugian negara sebesar Rp186 miliar lebih itu dihitung dari sisa tagihan cicilan pokok, jumlah bunga berjalan, denda tunggakan cicilan pokok, denda tunggakan cicilan bunga. "Dan pemberian kredit investasi yang tidak dilakukan pembayaran sesuai perjanjian kredit."kata JPU.

Atas perbuatannya, Satyavadin didakwa melanggar primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

“Subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tutur JPU.

Usai surat dakwaan dibacakan, Satyavadin tidak mengajukan keberatannya. Persidangan oleh majelis hakim ditunda hingga pekan depan. (fam/nda)