DECEMBER 9, 2022
Pandeglang - Tutorial

Empat Fraksi Tolak Pengadaan Sepeda Listrik

post-img

PANDEGLANG - Enam Fraksi DPRD Pan­deg­lang mendukung rencana penga­daan sepeda listrik untuk RT dan RW. Keenam fraksi itu, yakni Demokrat, PDI Perjuangan, PKS, PAN-PBB, dan Fraksi Nas­dem-Perindo. Sedangkan fraksi Gerindra, Golkar, PKB dan Fraksi PPP menolak.

Pernyataan sikap itu disampaikan pada rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di sekretariat DPRD Pand­eglang, Rabu (10/8) malam.

Diketahui, Pemkab Pandeglang meng­alokasikan anggaran Rp38 miliar untuk pembelian sepeda listrik bagi 8.788 RT dan RW pada 2023. Saat ini, Pemkab ma­sih menghitung jumlah sepeda listrik yang akan dibeli menggunakan dana dari APBD.

Bupati Irna Narulita mengatakan, pem­belian sepeda listrik itu sebagai upaya memudahkan transportasi aparatur yang bekerja di pemerintahan desa seperti RT dan RW. Anggaran sebesar itu, kata dia, masih kurang karena banyak pegawai yang harus diperhatikan. 

"Anggaran itu kecil bagi saya, kalau bisa Rp100 miliar kasih dong simpul-simpul kami. Belum Linmas. Bingung amat Rp38 miliar," katanya, kemarin. 

Irna menilai, rencana pengadaan sepeda listrik tidak menghamburkan anggaran karena peruntukannya sudah jelas, yakni untuk kepentingan masyarakat dan me­mudahkan dalam bekerja. "Enggak ada itu penghamburan anggaran untuk kepen­tingan masyarakat, bukan untuk kepen­tingan tertentu," jelasnya.

Rencana Pemkab membeli sepeda listrik sepenuhnya untuk operasional pegawai RT dan RW selaku kepanjangan tangan Pemerintah Daerah, sekaligus untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Untuk operasional, mereka (RT/RW-red) hanya membantu kita. Kendaraan operasional itu memudahkan dan mem­percepat pelayanan masyarakat," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi mendu­kung rencana pengadaan sepeda listrik. Dia menilai, hal itu harus didukung semua pihak karena demi kepentingan ma­syarakat. 

"Kan ada tiga poin kebijakan itu, nah pengadaan sepeda listrik itu di poin yang ketiga. Tapi kebijakan itu juga kan enggak menghamburkan anggaran," tegasnya.

Anggota Fraksi PKS DPRD Pandeglang Tb Asep Rafiudin Arief mendukung kebijakan Pemkab tersebut. Kata dia, hal itu harus dilakukan sebagai upaya memu­dahkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Tentunya kita mendukung kebijakan itu, karena bisa memudahkan pelayanan, mobilitas juga akan semakin cepat," katanya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra Erin Fabiana Anshori meminta agar Pemkab menjelaskan dan menerang­kan secara jelas mengenai kebijakan itu kepada masyarakat. "Kalau insentif lebih terasa bagi RT dan RW. Akan tetapi untuk sepeda listrik dirasa belum waktunya untuk saat ini diberikan sebab persolan insfaktuktur masih menjadi PR besar di Pandeglang," katanya.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Pan­deglang Miftahul Farid Syukur me­nyarankan agar Pemkab kembali mela­kukan pembahasan mengenai kebijakan itu. Soalnya, kata dia, masih ada hal yang harus diperhatikan oleh Pemkab Pan­deglang.

"Kita sepakat dengan apa yang diinginkan Bupati. Tetapi untuk kondisi saat ini kami berpandangan lebih sepakat jika perhatian tersebut untuk kenaikan insentifnya bukan sepeda listrik," tukasnya.(dib/tur)