DECEMBER 9, 2022
Kab Serang

Penetapan LSD Tidak Sesuai

post-img

SERANG - Penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) di Kabupaten Serang dinilai tidak sesuai. Karena itu Pemkab Serang akan mengajukan verifikasi ulang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sekadar diketahui, LSD merupakan lusan lahan yang ditetapkan kementerian untuk pertanian yang tidak bisa dialih­fungsikan untuk fungsi lainnya. Tujuannya untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, pada 16 Desember 2021 Kementerian ATR/BPN menetapkan LSD di Kabupaten Serang seluas 41.303,65 hektare. Sementara sebelumnya pihaknya sudah menetapkan 32.229,36 hektare.

Ia menyampaikan, penetapan LSD seluas 26.000 hektare oleh Pemkab Serang bukan tanpa alasan. Itu sesuai dengan kondisi eksisting di Kabupaten Serang.

"Yang kita tetapkan 26.000 hektare, kemudian pada 16 Desember 2021 kemen­terian menetapkan 41.000 hektare, kita kaget juga terkait penetapan itu," katanya usai rapat koordinasi LSD di Pendopo Bupati Serang, Kamis (11/8).

Pandji mengatakan, lahan yang dite­tapkan masuk LSD di Kementerian ATR/BPN saat ini sudah beralih fungsi. Karena, dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Serang lahan tersebut tidak masuk dalam wilayah pertanian.

"Kita sudah kadung mengeluarkan izin untuk industri, perumahan pemukiman, dan yang lainnya, karena pertimbangannya lahan tersebut sulit dikembangkan untuk pertanian, salah satunya karena wilayah tersebut merupakan tadah hujan (lahan pertanian yang hanya mengandalkan hujan)," ujarnya.

Karena itu, ia menilai penetapan LSD di Kabupaten Serang oleh Kementerian ATR/BPN tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. "Jadi ada perbedaan antara LSD kita dengan kementerian," jelasnya.

Meski demikian, kata Pandji, dalam petunjuk teknis penetapan LSD pemerintah daerah dipersilakan mengajukan verifikasi ulang jika ada ketidaksesuaian. "Maka dari itu kita akan ajukan verifikasi ulang ke kementerian," ujarnya.

Dikatakan Pandji, saat penetapan LSD oleh Kementerian ATR/BPN tidak ada koordinasi dengan pihaknya. "Mungkin saja ada, tapi komunikasinya terputus, makanya kita ingin bangun kesepahaman bersama," ucapnya.

Pelaksana Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang Yadi Priyadi Rochdian mengatakan, tahap awal pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Serang.

Ia mengatakan, pihaknya bersama BPN akan membentuk tim untuk membahas persoalan tersebut. "Tim ini akan memverifikasi, kita samakan persepsi dulu dengan BPN," katanya.

Yadi mengatakan, dalam LSD yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN ada be­berapa lahan sawah yang sudah ber­alih fungsi, termasuk sebagian lahan pusat pemerintahan kabupaten (Pus­pemkab) di Kecamatan Ciruas. "Makanya kita akan verifikasi dulu bersama BPN," pungkasnya. (jek)