SERANG – Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, jumlah perusahaan di Banten tahun 2020 sekira 31 ribu unit. Namun, tahun ini menurun menjadi 28 ribu perusahaan.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Septo, Kalnadi mengatakan, jumlah per­usahaan yang ada di Banten ber­kurang. “Ada penurunan sampai tiga ribu,” ujar Septo di ruang kerjanya, Ka­mis (30/6).

Septo mengatakan, menurunnya angka perusahaan yang ada di Banten disebabkan beberapa faktor. Pertama aki­bat pandemi Covid-19 yang mem­buat sejumlah perusahaan gulung ti­kar. Kedua, ada fenomena relokasi ke daerah lain.

“Ada fenomena itu, pindah ke daerah lain yang UMK-nya lebih rendah,” ujar­n­ya. Apalagi, UMK di sejumlah ka­bupaten/kota di Banten termasuk ter­tinggi di Indonesia. Misalnya saja Kota Cilegon dan Tangerang Raya. Dam­paknya kabupaten/kota yang lainnya juga menyesuaikan agar tak terjadi gap yang tinggi.

Kata dia, menurunnya jumlah per­usaha­an yang ada di Banten tentu ber­dampak terhadap meningkatnya angka pengangguran. Apabila dalam satu perusahaan saja ada 20 pekerja, maka ada 60 ribu pekerja yang ter­dampak.

Ia mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Banten bertambah bukan hanya faktor adanya perusahaan yang tutup. Mi­salnya saja karena Banten daerah penyangga DKI Jakarta, maka banyak masyarakat pen­datang yang berdomisili di Tangerang Raya.

Namun, Septo melanjutkan, apabila pe­ngem­bangan wilayah Banten bagian selatan dilakukan, maka akan tumbuh daerah in­dus­tri baru. “Bisa saja perusahaan yang tutup atau pindah ke daerah lain akan buka di Cileles (Kabupaten Lebak-red),” ujar­nya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten me­rilis tingkat pengangguran terbuka Pro­vinsi Banten per Februari 2022 sebesar 8,53 persen atau 504,26 ribu orang. Dari jumlah itu, pengangguran karena Covid-19 se­banyak 51,38 ribu orang, bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 21,59 ribu orang, tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 15,05 ribu orang, dan pen­duduk bekerja yang mengalami pengu­rangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 380,32 ribu orang.

INVESTASI MINIM

Sementara itu, hingga pertengahan ta­hun 2022 ini, capaian investasi di Ban­ten masih minim yakni baru Rp17,15 triliun. Padahal, tahun ini Banten me­nargetkan capaian investasi sebesar Rp53,9 triliun.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Komarudin me­ngatakan, capaian realisasi itu terdiri dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. “Ada 4.237 proyek,” ujar Komarudin melalui te­lepon seluler, Rabu (29/6).

Dijelaskannya, dari delapan kabupaten/kota yang ada di Banten, investasi ter­besar berada di Kabupaten Tangerang de­ngan nilai Rp4,56 triliun yang terdiri dari 1.416 proyek. Kemudian di Kota Ci­legon sebesar Rp3,98 triliun dari 382 proyek, Kota Tangerang Rp3,22 triliun dari 977 proyek, dan Kabupaten Serang Rp3,11 triliun dari 339 proyek.

Berikutnya, lanjut Komarudin, Kabu­paten Lebak Rp1,29 triliun dari 128 pro­yek, Kota Tangerang Selatan Rp740,78 miliar dari 722 proyek, dan Kabupaten Pan­deglang Rp223,58 miliar dari 109 proyek. Sedangkan Ibukota Provinsi Banten yakni Kota Serang hanya sebesar Rp13,6 miliar dari 164 proyek.

Mantan Pj Bupati Tangerang ini me­ngatakan, dari total 4.237 proyek itu, ada 13.944 tenaga kerja Indonesia yang di­pekerjakan. “Ada juga 202 tenaga kerja asing,” tuturnya.

Kata dia, rata-rata investasi yang masuk ini berasal dari investor baru, bukan pe­ngembangan. Untuk semakin mening­katkan investasi di Banten, pihaknya akan gencar mempromosikan Banten serta melakukan pelayanan perizinan yang prima. (nna/air)