^{POTONG TUMPENG: Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin memotong tumpeng dalam rangka peringatan HUT ke 6 Bank Banten di salah satu hotel di Tangerang, Jumat (29/7).  (ROSTINAH/RADAR BANTEN)}

SERANG– PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten membatalkan rencana pelaksanaan right issue tahun ini. Alasannya, Bank Banten memiliki kecukupan modal dan ting­kat likuiditas yang baik. 

Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin me­ngatakan, apabila mengacu pada rencana bis­nis bank (RBB), maka Bank Banten hingga 2024 membutuhkan permodalan hingga Rp2,4 triliun.

“Meski kebutuhan untuk 2023 dan 2024 cukup besar, tapi kami telah memutuskan untuk tak menggelar right issue,” ujar Agus usai peringatan HUT ke 6 Bank Banten, Jumat (29/7).

Agus menargetkan, kebutuhan modal se­besar Rp2,4 triliun itu dapat tercapai dengan dibagi dua pencapaian, yakni sekira Rp1 triliun di tahun 2023 dan di Rp1,5 triliun lagi tahun berikutnya. Untuk saat ini, prosentase permodalan pada Bank Banten masih memadai. 

Mantan Direktur Utama Bank Kalimantan Selatan itu menuturkan, tercatat kewajiban pe­nyediaan modal minimum (KPMM) Bank Banten hingga Juni 2022 mencapai 35 persen. Pihaknya juga sudah mengajukan surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menunda right issue tahun ini karena modal masih cukup dan likuiditas juga cukup ba­nyak. “Melimpah tahun ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, ungkap Agus, right issue renca­nanya baru akan digelar pada tahun depan seiring dengan rencana ekspansi kredit. Dimana pada 2023 nanti sesuai yang sedang diupayakan ke OJK, eks Bank Pundi itu ingin menyasar kredit ke sektor non konsumer.

Meskipun begitu, target nilai right issue belum diputuskan. Namun, secara umum di dalam RBB sudah terlihat kebutuhan permodalan Bank Banten ke depannya sekira Rp2,4 triliun sampai 2024 nanti.

Ia mengatakan, untuk pemenuhan modal melalui right issue diharapkan Pemprov Ban­ten melalui PT Banten Global Develop­ment (BGD) selaku pemegang saham pengendali bisa kembali ikut berpartisipasi. Saat ini, Pemprov Banten memegang 63 persen saham Bank Banten dan sisa­nya oleh publik.

“Mudah-mudahan Pemprov bisa berpar­tisipasi karena tahun ini sudah dalam kajian sudah sampaikan mudah-mudahan bisa dirapatkan di tahun ini di perubahan sehingga di 2023 bisa masuk,” tuturnya.

Selain right issue, Agus juga menga­takan, Bank Banten mencoba mencari bentuk permodalan lain. Hal itu agar kebutuhan permodalan Bank Banten bisa benar-benar terpenuhi. “Kami juga mencoba mencari bentuk permo­dalan lain dengan berupaya mencari strategic investor,” ujarnya.

Sementara itu, Komisaris Utama Bank Banten Hasanuddin mengatakan, ada banyak tantangan yang harus dijawab Bank Banten untuk menjadi market leader di Banten. Salah satunya adalah pengembangan teknologi dimana kini nasabah tak hanya menjadi bank sebagai tempat menabung tapi juga wadah untuk berbagai transaksi.

Kata dia, Bank Banten harus fokus pada customer oriented. Oleh karena itu, mau tidak mau harus meningkatkan inovasi karena Bank Banten akan terus menjadi sorotan publik, nasabah, dan kompetitor. 

KOMITMEN 

Pada acara HUT ke 6 itu, Bank Banten berkomitmen meningkatkan layanan berbasis digital, serta menggenjot kinerja keuangan secara keseluruhan. Komitmen itu ditunjukkan dengan diraihnya sertifikasi SNI ISO 37001:2016, tentang sistem manajemen anti penyuapan yang dikenal dengan istilah SMAP. Sertifikasi diserahkan langsung oleh Senior Operation Director PT British Standard Institutions Group Indonesia, Sofyan Hadisaputra.

“Hal ini menegaskan komitmen kami ke­pada para stakeholders dalam hal me­ningkatkan tata kelola perusahaan yang baik yang berdampak pada peningkatan produktifitas Bank Banten.” tutur Agus. (nna/nda)