JB: Hambat Investasi 

LEBAK-Banyaknya ruas jalan rusak dan sempit di Banten menjadi sorotan tokoh Banten Mulyadi Jayabaya. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pengem­bangan Ekonomi Daerah ini menilai kondisi tersebut menghambat investasi ke Banten.

Pria yang akrab disapa JB ini mencontohkan kondisi ruas jalan Cikande-Rangkasbitung. Jalan yang menghubungkan wilayah Banten dengan Ibukota Jakarta ini dalam kondisi rusak berat. Ruas jalan dihiasi oleh banyak lubang dan licin dikala hujan.

“Setiap tahun jalan itu diperbaiki, tapi tidak lama dan langsung rusak lagi. Padahal jalan itu merupakan akses penting yang menghu­bungkan Banten dengan Ibukota Negara,” tutur JB kepada Radar Banten, Sabtu (30/7).

Selain Jalan Cikande-Rangkasbitung, JB juga menyoroti kondisi ruas jalan nasional Cilegon-Anyar-Tanjung Lesung, dan Malingping-Bayah.

Jalan menuju destinasi ini terdapat banyak lubang yang sangat mem­ba­hayakan bagi pengendara.

“Selain itu juga ada Jalan Raya Rang­kasbitung-Pandeglang yang setiap ta­hunnya jadi sumber kemacetan parah ka­rena kondisinya sempit dan perlu dila­kukan pelebaran,” kata mantan Bupati Lebak dua periode ini.

JB menilai kerusakan jalan nasional ini sudah sangat mengganggu dan membuat wisatawan dan investor enggan datang ke Banten.

“Jika akses jalan nasional buruk dan sempit. Investor atau wisatawan malas berkunjung ke Banten. Justru kondisi jalan menjadi tolak ukur bagi wisatawan dan investor untuk datang ke Banten,” ujar JB.

Sementara kondisi ini dikeluhkan oleh warga dan sopir bus yang biasa me­lintas di jalan nasional tersebut. Herman (45), misalnya. 

Sopir bus PO Bulan Jaya ini mengaku terpaksa berjalan pelan saat melintas di Jalan Rangkasbitung-Cikande. Kondisi jalan bergelombang dan berlubang ini menghambat perjalanannya mengantar penumpang.

“Kami sebenarnya sudah lama menge­luhkan kerusakan jalan itu, selain kondisi berlubang-lubang dan aspalnya menge­lupas,” ungkap Herman.

Menurut Herman, setiap pekan ada saja komponen mobilnya yang harus diganti lantaran rusak. Seperti, patah per atau kerusakan shock breaker.

“Banyak penumpang yang ngeluh akan kondisi jalan, mereka akhirnya lebih milih naik kereta. Akhirnya kita yang ikut merugi karena sepinya pe­numpang. Kita harap pemerintah dapat serius dalam menangani ruas jalan di Banten ini,” katanya. 

Senada diungkapkan Samsul, warga Rangkasbitung. Dia mengaku, harus ekstra hati-hati saat melintasi Jalan Rangkasbitung-Cikande untuk bekerja di daerah Tanggerang. Soalnya, ruas jalan banyak ditemukan lubang yang membahayakan pengendara motor.

“Setiap hari saya lewat jalan itu, rasa pegel. Banyak lubang di mana mana, belum lagi kalau hujan. Jalannya jadi licin, dan lubangnya juga ketutup air jadi makin berbahaya,” ungkap Samsul.

Dia meminta pemerintah segera mem­per­baikinya, karena jalan tersebut sangat penting sebagai penghubung Kabupaten Lebak dengan wilayah perkotaan. 

KOORDINASI 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pe­ru­mahan Rakyat (PUPR) Banten Arlan Marzan mengaku segera berkoor­dinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PKN) Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

“Nanti segera dikordinasikan langsung dengan Kepala Balai PJN Banten, supaya diprioritaskan untuk ditangani,” kata Arlan kepada Radar Banten dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (31/7).

Arlan mengatakan, perbaikan maupun pemeliharaan jalan nasional bukan kewenangan Pemprov Banten, sehingga pihaknya hanya bisa melanjutkan kelu­han masyarakat ke Kementerian PUPR.

“Secara prinsip kami selalu melakukan koordinasi, adapun tanggungjawab sesuai kewenangan masing-masing,” tuturnya.

Senada, Ketua Komisi VI DPRD Banten M Nizar mengatakan, setiap anggota de­wan turun ke masyarakat, soal infra­struktur jalan yang rusak selalu dike­luhkan warga.

“Kebetulan saat ini 85 anggota DPRD Banten sedang melaksanakan kegiatan reses, dan persoalan kerusakan jalan menjadi yang paling banyak dikeluhkan warga,” katanya.

Dia melanjutkan, masyarakat keba­nyakan mengadukan kerusakan jalan yang ada di daerahnya, sehingga anggota DPRD Banten harus memilah mana ke­rusakan jalan yang kewenangan kabupaten/kita, provinsi maupun pusat.

“Kami memahami kadang masyarakat gak peduli itu status jalan kabupaten/kota, provinsi, atau jalan nasional. Namun karena kami Anggota DPRD Banten, maka yang akan disampaikan ke Pemprov Banten hanya keluhan yang berkaitan dengan status jalan provinsi. Untuk jalan nasional, kami tem­buskan keluhan warga ke Kemen­terian PUPR,” tutur politikus Gerindra ini. (mg02-den/nda)