DECEMBER 9, 2022
Utama

KPK Serukan Lawan Korupsi

post-img

ANTI KORUPSI: Wakil Ketua KPK Nurul gufron didampingi Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Walikota Serang Syafrudin, Bupati Serang Ratu tatu Chasanah dan Danrem 064/MY Brigjen TNI Tatang Subarna saat Roadshow Bus KPK bertajuk ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’, di Alun-alun Kota Serang, Jumat (30/9). (FAUZAN/RADAR BANTEN)


OTT Banyak karena Masyarakat Aktif Melapor

SERANG-Banyaknya pelaku korupsi terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran semakin aktifnya masya­rakat membuat laporan. Hal itu di­ung­kapkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat Roadshow Bus KPK bertajuk ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’, di Alun-alun Kota Serang, Jumat (30/9).

“OTT itu menunjukkan pertama bukan hanya kehebatan KPK. Tapi, juga so­sia­lisasi yang kami sebarkan kepada masya­rakat, masyarakat semakin respon, se­makin banyak laporan,” ungkap Gufron.

Menurut Gufron, terjadinya OTT bu­kan karena pencegahan tidak efektif, tetapi semakin tingginya kepedulian masyarakat terhadap daerahnya. 

“Itu menunjukkan, mungkin saja dulu sedikit OTT karena masyarakat tidak per­nah melapor. Dengan sosialisasi semakin marak, masyarakat semakin sadar untuk melaporkan,” kata Ghufron.

Terkait kesalahan dalam pelaksanaan pe­ngelolaan keuangan daerah lantaran regulasi yang kerap berubah, Gufron menilai tidak menjadi soal. 

Sepanjang peru­bahan yang menyang­kut admi­nistrasi tata kelola kewenangan atau tata kelola pelaksanaan, pem­be­lanjaan dan pelaporan keuangan daerah, itu bukan bertujuan menguntungkan diri sen­diri.

“Tidak ada kemudian, langsung ke­salahan demi kesalahan dari administrasi itu bagian dari korup. Administrasi men­­jadi ranah administrasi, sepanjang tidak disengaja kesalahan demi ke­sa­lahan itu merupakan bersifat adminis­trasi, bukan untuk menguntungkan diri,” katanya.

“Ranah administrasi tunduk pada rezim administrasi. Tapi kalau salah ka­­­rena adanya perubahan kemudian di­manfaatkan untuk menguntungkan diri baru KPK masuk bagian dari ko­rup­si,” tambahnya. 

Acara roadshow lembaga antirasuah itu dihadiri oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Walikota Serang Syafrudin, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Bu­pati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie. Kemudian, Wakil Walikota Se­rang Subadri Ushuludin, Wakil Walikota Ta­ngerang Sachrudin, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, dan Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi dan jajaran pejabat daerah.

Di hadapan para pejabat daerah ter­sebut, Ghufron mengaku memiliki tu­­­juan datang Kota Serang. Yakni, so­sia­li­sasi dan menggerakkan, serta meng­gelorakan perlawanan terhadap korupsi. “Artinya melawan korupsi tidak hanya bisa dilakukan KPK,” ujarnya.

Dikatakan Ghufron, KPK berharap se­mangat dan komitmen antikorupsi harus menjadi kepaduan semua elemen. Baik KPK, pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, harus satu padu mewujudkan antikorupsi. “Ka­mi, menyadari tanpa kebersamaan, tanpa kesatuan dengan semua pihak, In­donesia bebas korupsi itu sulit. Dengan bersama-sama Indonesia itu tidak akan sulit. Tidak akan tidak mungkin,” katanya.

Oleh karena itu, media massa, sekolah, siswa, dinas-dinas yang turut serta da­lam Roadshow Bus KPK menjadi bagian komitmen kebersamaan membebaskan Indonesia dari korupsi. “Roadshow se­telah sebelumnya, roadshow KPK dari Palembang ke Provinsi Banten,” katanya.

Ia mengungkapkan, di dalam bus KPK ada video konten sosialisasi, bagai­mana cara melapor, pembinaan edukasi kepada siswa pelajar. Sisi kanan kiri ada komputer, terkait dengan LHKPN, dan informasi gratifikasi online. “Ada kon­ten pencegahan, pendidikan baik ke masyarakat maupun siswa sekolah,” katanya. 

Terkait pemilihan tempat, Ghufron me­ngaku hal tersebut karena waktu yang cukup mepet. “Dulu pernah dari Mataram-Jateng dan Jateng-Jakarta. Se­karang Sumatera Selatan berakhir di Banten. Memilih tempat yang belum dilalui Bus KPK,” terangnya.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar me­nga­takan, roadshow KPK ini adalah salah satu langkah preventif yang di­la­kukan dan memberikan edukasi terkait pen­tingnya menanamkan budaya anti­korupsi. “Ini adalah langkah-langkah pre­­ventif yang dilakukan oleh KPK, kita sangat mendukung apa yang menjadi agenda KPK,” katanya.  

Kata dia, acara yang diisi oleh berbagai rang­kaian kegiatan, seperti edukasi anti­­korupsi, literasi antikorupsi dan lain­nya dapat mendukung ter­wujud­nya good government dan clean government di wi­layah Provinsi Banten. “Saat ini roadshow KPK ada di Kota Serang, nanti se­­lanjutnya akan ke Kota Cilegon dan ber­­akhir di Kota Tangerang Selatan,” te­rangnya.

Al Muktabar berharap kegiatan ini dapat dimaknai sebagai membangun sikap antikorupsi baik secara individu, lembaga maupun pemerintahan. “Apa yang kita lakukan ini bagian dari mem­bangun baik secara individu maupun lem­baga, dan pemerintah bersatu padu dalam tujuan bersama untuk sedapat mungkin mencegah apa yang disebut dengan korupsi,” katanya.

Walikota Serang Syafrudin menuturkan, kegiatan roadshow KPK ini dalam rangka sosialisasi antikorupsi. “Bagi masyarakat taunya KPK menangkap orang doang. Tapi, dalam praktiknya KPK pun bergerak sosialisasi pencegahan antikorupsi,” terangnya.

“Mudah-mudahan masyarakat Kota Serang akan mengerti arti KPK sehingga masyarakat ikut bersama-sama melawan korupsi. Jangan sampai ada korupsi masya­rakat tidak melaporkan,” tambah Syafrudin. 

Sementara Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, semangat KPK untuk memberantas korupsi sama de­ngan pemerintah daerah. “Kita men­du­­kung KPK dan kita siap bersinergi men­cegah terjadinya korupsi,” katanya.

Menurutnya, setiap kepala daerah tentu ingin selamat dalam menjalankan tu­gasnya. Karena itu pencegahan korupsi me­rupakan bagian yang terpenting da­lam penyelenggaraan pemerintahan.

Pihaknya juga mengaku sudah me­lakukan upaya pencegahan terjadinya ko­rupsi melalui Inspektorat. Salah sa­tu­n­ya melalui optimalisasi sistem aparat pengawasan internal pemerintah (APIP).

Kemudian juga mengoptimalkan fung­si sistem pengendalian internal pemerin­tah (SPIP) di masing-masing OPD. “Kita meng­antisipasi kesalahan di tingkat OPD dulu, baru dilakukan di tingkat ins­pektorat,” ujarnya.(fdr-jek/nda)