^{SERAHKAN DOKUMEN: Ketua KPU Lebak Nimatullah menyerahkan dokumen DPB kepada Asda I Setda Lebak Alkadri di gedung PKK Lebak, kemarin. (Yusuf/Radar Banten)}

LEBAK-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak menggelar rapat koordinasi (Rakor) pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) periode September 2022 di Gedung PKK Lebak, Jumat (30/9).

Dalam rakor tersebut hadir Wakil Bupati Ade Sumardi, Komisioner KPU Banten Agus Sutisna, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Odong Hudori. Se­lanjutnya, Asda I Setda Lebak Alkadri, Pe­laksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ke­pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dis­dukcapil) Ahmad Nur, perwakilan masya­rakat dan partai politik. 

Ketua KPU Lebak Nimatullah me­nga­takan, dalam rakor ini pihaknya me­ne­tapkan 942.943 DPB. Dengan rincian, 481,056 DPB laki-laki dan 461,887 DPB perempuan.

“Alhamdulillah kita sudah melakukan rakor DPB periode September atau triwulan ke­tiga dan ini merupakan rakor DPB ter­akhir. Karena selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pemutakhiran data calon pemilih yang akan berpartisipasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,” kata Nimatullah kepada Radar Banten. 

Tahapan selanjutnya, kata Nimatullah, akan dilakukan setelah KPU Lebak men­dapatlan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari KPU RI. Nan­tinya, DP4 itu akan diverfikasi kembali bersama stakeholder terkait.  

“Pemutakhiran data akan kita lakukam agar memberikan jaminan bahwa setiap warga bisa menggunakan haknya untuk me­milih, seperti pada 2019 lalu kita me­lakukan pemutahiran data hingga tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT),” ucapnya.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini mengakui dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data pemilih, pihaknya kerap menemukan berbagai kendala. Untuk itu, Nimatullah mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam tahapan Pemilu ini de­ngan cara memastikan data pribadi mau­pun orang sekitarnya masuk dalam DPT Pemilu 2024. 

“Harapan kami masyarakat aktif dalam men­cari tahu apakah namanya sudah ma­suk atau tidak dalam data pemilih. Baik melalui aplikasi maupun datang lang­sung ke kantor KPU. Dan perihal ken­­dala tentunya itu ada, namun kami akan selalu mencari solusi untuk bisa mem­buat data pemilih ini akurat dan berkualitas,” harapnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Ade Sumardi mengapresiasi langkah KPU yang terus melakukan pemutahiran guna menciptakan Big Data yang berkualitas. Menurutnya, data yang akurat akan jadi penentu kualitas pelaksanaan pemilu. 

“KPU ini seperti para wali, jika hajatnya sukses dia tidak dipuji. Namun kalau ga­­gal dia di bully. Pesan saya, jangan sam­­pai ada hak rakyat yang luput dari per­hatian, memilih kepada siapapun itu hak mereka. Jangan sampai ada istilah karena kelalaian kita warga yang seha­rusnya memiliki hak pilih itu justru tidak bisa memilih pemimpin jagoannya di TPS nanti, “ pungkasnya.(mg-02/tur)