JAKARTA - Pemerintah selalu mendukung perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi digital. Perkembangan ini dibuktikan dengan data Gross Merchandise Value (GMV) yang menyebutkan, pada 2021 Indonesia merupakan negara teratas di ASEAN dengan nilai ekonomi digital sebesar 70 miliar dolar AS.

“Kementerian Perdagangan melalui Bappebti mengatur perdagangan aset kripto dalam sejumlah peraturan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepastian berusaha, meningkatkan investasi di dalam negeri atau mencegah capital outflow, meningkat­kan penerimaan pajak bagi negara, mencegah kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi,” jelas Pelaksana Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Ko­moditi(Bappebti) Didid Noordiatmoko dalam keterangan resminya, Jumat (30/9). 

Didid menambahkan, Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi pe­ngaturan kripto tercepat. Bappebti memandang bahwa pengaturan perda­gangan aset kripto wajib dilakukan terkait perlindungan dana nasabah, memberikan kepastian hukum berusaha, dan me­mandang dinamika perdagangan aset kripto sebagai sesuatu yang baik. 

“Kondisi pasar yang berubah-ubah adalah sesuatu yang wajar. Pada 2021, total nilai transaksi perdagangan aset kripto mencapai Rp859,5 triliun. Sedangkan, total nilai transaksi pada Januari—Agustus 2022 tercatat sebesar Rp249,3 triliun atau turun 56,35 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya,” ungkap Didid.

Di sisi lain, jumlah pelanggan aset kripto terdaftar di Indonesia sampai dengan Agustus 2022 tercatat sebesar 16,1 juta pelanggan dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebesar 725 ribu pelanggan per bulan. 

Kepala Biro Pembinaan dan pengem­bangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya menambahkan, sebagai regulator lokal untuk aset kripto, Bappebti turut mengatur aset mana yang diizinkan untuk diperdagangkan dan masuk ke whitelist. 

“Dalam menentukan aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia, Bappebti telah menetapkan peraturan bagi suatu jenis aset kripto untuk dapat diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyeleng­garaan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka pada Pasal 3,” ujar Tirta. (bie)