PANDEGLANG - Sejumlah anggota DPRD Pandeglang mendukung pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bolos kerja. Tujuannya untuk meningkatkan disiplin pegawai, sehingga ASN di Pandeglang tidak mengabaikan pekerjaan sebagai abdi negara. 

Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Endang Su­mantri mengatakan, pemotongan TPP merupakan sebuah keharusan dan kebijakan yang harus diterapkan Pemkab Pandeglang. "Sudah seharusnya ASN itu taat dan patuh pada aturan. Kalau ada yang melanggar, ya berikan sanksi, termasuk pemotongan TPP," katanya di ruang kerja Komisi I DPRD Pandeglang, kemarin. 

Menurut Endang, selain pemberian sanksi berupa pemotongan TPP, Pemkab juga bisa memberikan sanksi lain terhadap ASN yang memiliki kinerja buruk dan sering mengabaikan tugas dalam bekerja. "Kalau memang masih tidak memperbaiki kinerjanya, berikan mereka sanksi lain baik itu berupa sanksi administrasi atau lainnya sebagai efek jera," tegasnya. 

Karena roda pemerintahan tidak akan berjalan baik dan program kerja sulit tercapai apabila masih ada pegawai yang memiliki kinerja buruk. Apalagi saat ini jumlah pegawai yang dimiliki Pemkab Pandeglang masih kurang.

"Bertambahnya beban kerja dan belum opti­malnya kinerja pegawai menjadi catatan khusus dan harus segera diselesaikan," ungkapnya. 

Anggota Komisi I DPRD Pandeglang Erin Fabiana menyarankan agar Pemkab memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang memiliki kinerja buruk, karena bisa berdampak terhadap ketercapaian program pembangunan. "Kalau memang sanksi ringan masih diabaikan, berikan mereka sanksi tegas agar tidak dilakukan pegawai yang lain," tegas Erin. (dib/tur)