JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kinerja APBN yang positif menjadi modal untuk mengantisipasi perkembangan gejolak dan ketidakpastian perekonomian global serta memperkuat konsolidasi fiskal tahun 2023. 

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus men­­jaga daya tahan ekonomi Indonesia me­lalui instrumen fiskal serta meng­optimalkan peran APBN untuk pengen­dalian inflasi dan melindungi daya beli masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

“Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat yang terancam akibat kenaikan inflasi akibat kenaikan harga-harga ko­moditas global, maka APBN melaksanakan melalui menjaga harga jual BBM, LPG, dan listrik yang merupakan komponen sangat penting dalam administered price di dalam inflasi agar tidak mengalami ke­naikan,” ungkap Menkeu dalam Kon­ferensi Pers Hasil Rapat Berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dilaksanakan secara hybrid, Senin (1/8), yang dikutip dari laman Kemenkue.

Menkeu melanjutkan, selain itu upaya lain yang ditempuh Pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan daya beli yaitu dengan memberikan insentif selisih harga minyak goreng dan menambah bantuan langsung tunai pangan. Melalui APBN, Pemerintah juga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam negeri dengan menyediakan cadangan stabilisasi harga pangan antara lain untuk komoditas kedelai dan jagung. Pemerintah juga telah me­nurunkan pungutan ekspor untuk mendorong ekspor dan sekaligus men­dorong kenaikan harga tandan buah segar dari produk kelapa sawit di level petani dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 115/PMK.05/2022.

Sementara itu, lanjut dia, upaya untuk untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi ditempuh dengan Pemerintah akan menjaga pelaksanaan APBN 2022 tetap fleksibel dan antisipatif terhadap ketidakpastian melalui penerapan auto­matic adjustment. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga akan tetap responsif dan antisipatif diselaraskan dengan perkembangan pandemi Covid-19 dan tren pemulihan ekonomi.

“Dukungan pemerintah untuk UMKM tetap dan terus ditingkatkan terutama melalui kredit usaha rakyat dan kredit ultra mikro serta pemberian penjaminan kredit,” jelas Menkeu.

Upaya lain untuk menjaga momentum pemulihan juga ditunjukkan Pemerintah dengan menjaga pasokan batu bara untuk ketahanan energi melalui PMK-17/PMK.02/2022, memberikan dukungan untuk proyek padat karya, pariwisata, dan ketahanan pangan, serta pemberian insentif perpajakan PPh pasal 22 impor.

Adapun upaya untuk menjaga agar peran APBN sebagai shock absorber dapat berjalan optimal namun tidak mengancam keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang, Menkeu mengatakan Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah reformasi di bidang fiskal dan struktural. Selain itu, dibutuhkan komitmen seluruh Kementerian/Lembaga untuk penguatan spending better, penerapan zero based budgeting agar belanja APBN makin efisien dan produktif.

“Pemerintah juga akan mengendalikan defisit APBN dan menjaga manajemen utang dalam batas aman melalui komitmen pelaksanaan konsolidasi fiskal pada tahun 2023,” pungkas Menkeu. 

KINERJA POSITIF DAN BAIK

Menkeu menyatakan, APBN terus melanjutkan kinerja yang positif dan baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi pen­dapatan negara pada akhir Juni mencapai Rp1.317,2 triliun atau 58,1 dari target APBN yang sudah direvisi ke atas melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

“Kinerja pendapatan negara yang sangat positif ini adalah hasil dari pemulihan ekonomi nasional yang semakin menguat dan juga kenaikan harga-harga komoditas serta berbagai perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan yang dilaksanakan dengan telah dilaksanakannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan,” ungkap Menkeu.

Selain itu, kinerja APBN yang positif juga didukung dengan realisasi sisi belanja negara yang telah mencapai Rp1.243,6 triliun atau 40 persen dari pagu. Jumlah ini terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp876,5 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp367,1 triliun.

“Belanja negara akan terus dioptimalkan dan ditujukan untuk menopang pemulihan ekonomi Indonesia agar terus berlanjut dan menguat,” tandas Menkeu.

Dengan perkembangan penerimaan dan belanja negara tersebut, pelaksanaan APBN hingga akhir Juni 2022 masih mencatatkan posisi surplus sebesar Rp73,6 triliun atau 0,39 persen terhadap produk domestik bruto. Menkeu mengatakan, kinerja APBN yang positif dan membaik akan menjadi modal mengantisipasi perkembangan gejolak dan ketidakpastian perekonomian global.

“Ini akan juga menjadi modal bagi kita menyusun RAPBN 2023 yang akan tetap disiplin di dalam melaksanakan konsolidasi fiskal,” pungkas Menkeu. (bie)