JAKARTA - Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) meminta kepala daerah, baik gu­ber­nur, bupati, maupun walikota di seluruh Indonesia untuk ikut menurunkan inflasi daerah. Terutama wilayah yang masih mengalami inflasi di atas 4,69 persen.

“Bapak ibu gubernur, bupati, wali kota, yang angka (inflasinya) di atas nasional diminta menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan (menjadi) di bawah 5 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pengendalian inflasi yang digelar secara hybrid, Kamis (1/09), terutama terkait dengan harga pangan.

Kata Airlangga, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, pada bulan Agustus 2022 terjadi deflasi sebesar 0,21% (mtm) dan inflasi menjadi 4,69% (yoy). Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi bulan Juli 2022 yaitu 4,94% (yoy). 

“Ini adalah extra effort yang dilakukan Pemerintah sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk menjaga stabilitas harga dan capaian inflasi 2022,” jelas Airlangga dikutip dari siaran pers. 

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga terus menjaga stabilitas harga pangan yang tercermin dari inflasi volatile food yang juga mengalami deflasi pada bulan Agustus 2022 sebesar 2,90% (mtm) atau 8,93% (yoy). Angka tersebut menurun dari bulan Juli yang mencapai 11,47% (yoy). 

Airlangga mengatakan, deflasi terjadi karena terbantu oleh hasil panen yang telah merata di daerah sentra, termasuk penurunan harga komoditas bawang merah.

Secara spasial, pada bulan Agustus terdapat 66 kabupaten/kota yang memiliki realisasi inflasi di atas nasional, jumlah tersebut menurun dari bulan Juli lalu yang tercatat di 69 kabupaten/kota

 Sementara itu masih terdapat 27 provinsi yang memiliki realisasi di atas inflasi nasional. Antara lain Jambi (7,7 persen), Sumatera Barat (7,1 persen), Riau (5,8 persen), Bangka Belitung (6,37 persen), Aceh 6,33 persen, Sumatera Selatan (5,45 persen), dan Kalimantan Tengah (6,94 persen). “Rakortas ini tentu memperkuat sinergi, terutama yang inflasinya di atas nasional,” tegas Airlangga.

Pada kesempatan tersebut Airlangga menjelaskan berbagai rekomendasi aksi TPIP-TPID dalam rangka extra effort sta­bilisasi harga dan ketahanan pa­ngan. Rekomendasi tersebut yakni perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan supply komoditas, pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi.

Selanjutnya juga direkomendasikan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, serta penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.

“Dibantu oleh Badan Pangan Nasional direkomendasikan juga penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, serta mengoptimal­kan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU),” jelas Airlangga.

Rekomendasi selanjutnya yakni terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.(bie)