DECEMBER 9, 2022
Utama

Kompak Tolak Sepeda Listrik

post-img

Warga Sindir Lewat Lomba Selfie Jalan Rusak 

PANDEGLANG-Rencana pembelian sepeda listrik oleh Pemkab Pandeglang kembali diprotes oleh elemen masyarakat. Penolakan warga itu dikemas dalam lomba selfie jalan rusak di Pandeglang yang digelar di depan Gedung Balai Budaya Pandeglang, Rabu (31/8) 

Peserta lomba, Angga Permana menilai, kebijakan Bupati Pandeglang Irna Narulita mem­borong sepeda listrik untuk Ketua RT dan RW se Kabupaten Pandeglang bakal menyingkirkan program Jakamantul (Jalan Kabupaten Mantap Betul). Sebab, pembelian se­peda listrik ini akan menguras APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp38 miliar. 

“Kalau saya selaku nakes kebijakan (borong sepeda listrik untuk RT dan RW-red) itu kebijakan keliru. Saya kurang setuju,” kata Angga Permana, nakes asal Desa Leuwibalang kepada Radar Banten usai menjuarai lomba foto selfie jalan rusak, Rabu (31/8). 

Apalagi, menurut Angga, sepeda listrik untuk RT dan RW sulit dilalui dengan kondisi jalan yang rusak. 

“Harapannya program yang menghabiskan anggaran Rp38 miliar itu dialihkan ke yang prioritas. Yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang,” katanya.

Menurut Angga, anggaran tersebut salah satunya bisa dialihkan untuk membeli ambulans. Alat transportasi itu bisa diman­faatkan untuk melayani masyarakat.

“Karena kalau tidak ada ambulans susah untuk membawa pasien sakit ke pusat pelayanan kesehatan maupun rumah sakit. Khususnya pada wilayah pelosok yang akses jalannya rusak berat,”katanya.

Kata Angga, kendaraan ambulans yang dibeli harus mampu menarabas jalan rusak. Sehingga, tidak lagi ada kasus pasien ditandu atau digotong menuju puskemas.

“Kalau engga anggaran itu dialihkan untuk insentif RT RW. Insentif bisa lebih tepat gitulah kalau dari sepeda dan yang lainnya, karena dulu program sepeda aja kurang efektif,” katanya.

Namun, Angga tidak dapat memastikan respons RT RW terkait program sepeda listrik.

“Ya namanya dikasih mungkin, mau- mau aja walaupun gak melihat dampak prioritas. Padahal lebih prioritas memperbaiki jalan,” katanya.

Angga mengaku sudah lama menjadi petugas kesehatan di puskesmas. Saat ini sudah pindah tugas di Banten.

“Namun kondisi jalan di Desa Leuwibalang, kalau ujan itu berlumpur. Kalau ada pasien sakit maka harus ditandu sejauh enam kilo­meter untuk sampai ke puskesmas,” katanya.

Pasien terpaksa ditandu karena memang kondisi akses jalan tidak memungkinkan dilewati kendaraan sepeda motor apalagi mobil. Oleh karena itu, dia merasa kebijakan borong sepeda listrik sangat keliru di saat kondisi jalan masih banyak yang rusak.

“Saya selaku petugas kesehatan sering mendampingi masyarakat menuju puskes­mas bahkan ke rumah sakit. Jadi pasien sering ditandu karena kalau buat kendaraan itu susah banget motor atau mobil, yang punya mobil juga satu dua itupun susah untuk dilewati mobil, bahkan ada sempat meninggal di perjalanan karena terlambat mendapatkan penanganan,” katanya.

Lebih lanjut Angga berharap, kepada pemangku kebijakan agar melanjutkan program Jakamantul ketimbang sepeda listrik. Program Jakamantul itu masuk padat karya sehingga mempekerjakan banyak orang.

“Pembelian sepeda listrik kebijakan keliru sehingga membuat saya pribadi sampai ikutan lomba selfie jalan rusak. Saya kirim satu foto di jalan Leuwibalang, sampai saya ngedapang-ngedapang di jalan berlumpur sebagai bentuk harapan agar segera dib­angun­kan jalan karena dari 14 desa di Cikeusik, Jalan Desa Leuwibalang yang paling rusak,” katanya.

Dulu, sambung Angga, Jalan Desa Leuwibalang-Cikeusik digadang-gadang sebagai jalan kabupaten. Namun sekarang statusnya malahan menjadi jalan desa.

“Dulu jalan kabupaten sekarang jadi jalan desa. Ya harapan saya segera perbaiki jalan,” katanya.

Sementara itu warga Kampung Karangtengah, Desa Idaman, Kecamatan Patia, Iyan Suryana menuturkan, kalau kondisi jalan di kampung halamannya masih rusak parah.

“Ya itu butuh suport dari pemda kalau mengandalkan dari dana desa tidak akan cukup. Kita kan butuhnya beton, bukan batu lagi, kalau beton itu kalau dibangun dari dana desa ya gak akan cukup karena biayanya sangat besar,” katanya.

Dia meminta pemkab turun tangan untuk membangun jalan beton. 

“Kita jangan bicara kewenangan, kita sudah 77 tahun Indonesi merdeka lho. Jalan itu tiap hari dilintasi oleh anak sekolah, oleh pedagang, oleh petani dan yang sangat kasian lagi oleh ibu-ibu hamil, harus melintasi jalan itu,” katanya.

Iyan berharap, jalan di desanya dapat segera dibangun menggunakan APBD bukan dana desa. Dana desa tidak cukup dan selama Covid-19 pembangunan di desa berjalan stagnan.

“Muncul usulan terkait sepeda listrik, ya saya sendiri tidak menolak tapi bagai­mana asas manfaatnya itu ba­gai­mana. Ya bisa dialihkan ke yang lain, kalau memang wilayah kota ya silakan saja,” katanya.

Iyan mengatakan, dirinya tidak me­nolak semua program pemerintah se­lama hal itu asas manfaatnya positif.

“Ya kita dukung selama asas man­faatnya positif, karena kalau misalkan se­peda listrik untuk kondisi jalannya jelek itu manfaatnya kecil. Jadi men­dingan misalkan buat modal usaha RT, RW, atau insentif RT RW karena kalau misalkan sepeda listrik gimana mau bersepedanya jalannyan juga jelek, ancur,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Nalar Pandeglang, Rudi Yana Jaya meng­ungkapkan, dirinya bersama teman-teman pada perayaan HUT Ke-77 me­nyeleng­garakan lomba foto selfie di jalan rusak.

“Terkait acara lomba ini, tidak lain salah satunya untuk kritik kepada Pem­kab Pandeglang. Karena sebelumnya nalar juga menyampaikan terkait kritikan dengan arti isu viralnga ajuan program sepeda liatrik,” katanya.

Dia mengajak warga lainnya untuk menolak kebijakan pengadaan sepda listrik. Sebab masih banyak jalan rusak.

“Saya menyiasati kritiknya dengan menggelar perlombaan ini. Keadaan sebenarnya kalau jalan kabupaten itu kalau di saat musim hujan itu rusak parah maka kita laksanakan kegiatan ini sebagai kritikan positif,” katanya.

Rudi mengatakan, lomba selfie di jalan hancur yang diselenggarakan oleh Nalar berjalan lancar. Disambut antusias peserta.

“Memang ada beberapa peserta yang masuk kurang lebih ada 58 peserta, tapi karena posisi waktu sudah habis tapi masih banyak yang ngirim, kita setop. Ada sekitar 20 peserta memang sudah kirim tapi saya setop, jadi tidak saya pamerkan atau ditampilkan dalam peserta lomba,” katanya.

Pengiriman foto selfie oleh warga itu sebenarnya hanya meluapkan isi hatinya. Lantaran kesal melihat kondisi jalan hancur namun belum juga diperbaiki.

“Peserta juga ada yang honorer, pe­rangkat desa dan PNS namun minta di privasi. Jadi sebenarnya mereka ikut lomba itu gak mau yang nama istilahnya pingin juara, cuman ya kesempatan me­reka untuk meluapkan keadaan se­­benarnya di lokasi mereka di jalan kabupaten,” katanya. (mg-01)