Tunda Pengadaan Sepeda Listrik
SERANG-Meluasnya pro dan kontra pengadaan sepeda listrik senilai Rp38 miliar untuk RT/RW di Kabupaten Pandeglang, disikapi serius anggota DPRD Banten asal Kabupaten Pandeglang.
Anggota DPRD Banten dapil Pandeglang Anda Suhanda menilai, niat baik Bupati Pandeglang untuk membelikan sepeda listrik sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja RT/RW merupakan kebijakan yang keliru dan tidak tepat.
“Penolakan yang disampaikan sebagian masyarakat Pandeglang sangat wajar, karena pengadaan listrik bila dipaksakan akan memicu konflik di tengah masyarakat. Lebih baik ditunda dulu, agar RT/RW dan masyarakat yang menolak kebijakan Bupati tidak diadu domba,” kata Anda kepada wartawan.
Politikus Gerindra ini melanjutkan, masih banyak program pengganti pengadaan sepeda listrik yang bisa diterima semua pihak, selain pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW se- Kabupaten Pandeglang.
“Misalnya anggaran Rp38 miliar untuk pembelian sepeda listrik dialihkan dalam bentuk penambahan insentif untuk RT/RW. Dengan begitu, semua RT/RW dituntut kerja maksimal melayani kepentingan masyarakat,” bebernya.
Bila pengadaan sepeda listrik tahun 2023 tetap direalisasikan, Anda mengaku khawatir terjadi kubu-kubuan ditengah masyarakat, antara kubu pendukung kebijakan bupati dan kubu yang menolak.
“Jika itu yang terjadi, yang dirugikan adalah semua masyarakat Pandeglang. Apalagi saat ini isu kenaikan BBM bersubsidi membuat masyarakat resah, sehingga masyarakat mudah terpancing pada isu-isu yang sensitif, apalagi jalan di desa-desa terutama di wilayah Selatan masih banyak yang rusak, sehingga pembelian sepeda listrik bukan hal yang mendesak,” pungkasnya.
Senada, anggota DPRD Banten dapil Kabupaten Pandeglang lainnya, Ida Hamidah mengatakan, kebijakan Bupati Pandeglang yang merencanakan pengadaan sepeda listrik tahun 2023, telah menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat Pandeglang. Bila isu ini terus bergulir tentu akan mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Pandeglang.
“Alangkah lebih baik ditunda dulu, sampai pembangunan jalan rusak yang menjadi kewenangan Pemkab Pandeglang rampung,” ungkapnya.
Politikus PPP ini melanjutkan, sebagai wakil rakyat dirinya mengaku menerima banyak pengaduan dari masyarakat Pandeglang terkait kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
“Tentu kami menghormati kewenangan Pemkab Pandeglang. Namun sebagai anggota DPRD Banten asal Kabupaten Pandeglang, tidak ada salahnya memberikan saran agar kebijakan pengadaan sepeda listrik ditunda dulu. Jangan dipaksakan tahun depan khawatir memicu konflik yang lebih besar di tengah masyarakat,” bebernya.
Terkait anggaran Rp38 miliar, Ida menilai angkanya cukup fantastis, sehingga wajar bila sebagian masyarakat mengusulkan anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Informasi yang kami terima, anggaran itu rencananya dititipkan di pagu indikatif kecamatan. Kabupaten Pandeglang memiliki 35 kecamatan, jadi kira-kira setiap kecamatan masing-masing dialokasikan satu miliar lebih. Namun secara keseluruhan angka pengadaan sepeda listrik cukup besar,” urainya.
Agar Pandeglang tetap kondusif, Ida kembali menyarankan agar Bupati Pandeglang menyikapi dengan bijak penolakan pengadaan sepeda listrik oleh sebagian masyarakat Kabupaten Pandeglang.
“Sepengetahuan saya, masyarakat Pandeglang meminta jalan rusak diperbaiki dulu, baru kemudian melakukan pengadaan sepeda listrik. Jadi Bupati Pandeglang harus pintar mengambil kebijakan, satu sisi mengakomodir kepentingan RT dan RW, di sisi lain juga mengakomodir masyarakat yang ingin jalan rusak diperbaiki. Jangan sampai APBD Pandeglang untuk membangun jalan justru dialihkan untuk pengadaan sepeda listrik,” pungkasnya. (den/nda)
