JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk 20,65 juta keluarga. Jumlah yang diberikan adalah sebesar Rp600.000 untuk empat bulan.

Penyaluran BLT BBM ini sudah dilaku­kan mulai pekan ini. Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Ke­pulauan Tanimbar, mengecek lang­sung proses pemberian bantuan di Kantor Pos yang berada di Saumlaki, Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (2/9).

“Tadi diserahkan untuk dua bulan di depan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku ini di Saum­laki. Dan kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masya­rakat dapat terjaga dengan baik,” ucap Presiden dikutip dari sia­ran pers Setkab.

Pada kesemoatan itu, Presiden men­jelaskan, semua perhitungan dan kalkulasi terkait BBM akan diberikan kemarin.

 “Semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan diserahkan kepada saya me­­ngenai hitung-hitungan dan kal­kulasinya,” ucap Presiden.

Selain memberikan BLT BBM, Presiden juga memberikan BLT Produktif. Pre­siden mengingatkan kepada penerima bantuan ini agar tidak digunakan untuk keperluan konsumtif.

“Ingat ya, bantuan ini jangan dibelikan handphone. Jangan juga dibelikan baju baru,” ucap Presiden.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah akan memberikan bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang akan dibayarkan empat kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Total anggarannya Rp12,4 triliun. Mekanisme penyaluran bantuan tersebut akan ditentukan oleh Kementerian Sosial.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan Rp600 ribu. Anggaran untuk bantuan ini sebesar Rp9,6 triliun.

Sementara itu, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran sebesar dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.

“Kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial,” tutur Menkeu Sri Mulyani, Senin (29/8) lalu. 

Menkeu berharap agar sejumlah ban­tuan sosial yang diberikan pemerintah dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga.

“Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa me­ngurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan duku­ngan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” ucap Menkeu. (bie)