JAKARTA - Pemerintah merancang arsitektur APBN 2023 dengan semangat optimisme. Namun tetap dengan kewas­padaan yang tinggi.

Ekonomi yang mampu tumbuh impresif hingga 5,44 persen pada triwulan II 2022 dan inflasi yang terjaga pada level moderat 4,94 persen per Juli 2022, menjadi landasan optimisme dalam merancang kebijakan fiskal tahun mendatang.

Pada postur RAPBN 2023, anggaran belanja negara mencapai Rp3.041,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun atau turun dari outlook tahun 2022 yang sebesar Rp2.370 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun.  

Di sisi lain, dunia sedang dihadapkan pada pergeseran risiko dari pandemi ke gejolak ekonomi global. IMF bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen di tahun 2022, dan 2,9 persen di tahun 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2022 meng­ung­kapkan, kondisi ekonomi global saat ini akan melemahkan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan sehingga berpotensi terjadinya stagflasi. 

Untuk itu APBN masih akan meng­optimalkan perannya sebagai shock absorber dalam merespons berbagai tantangan ke depan, yakni kenaikan harga komoditas, menjaga daya beli masyarakat, serta momentum pemulihan ekonomi.

 “RAPBN 2023 dengan demikian masih akan memegang peran, pertama menjadi tools untuk mengabsorbsi syok yang mungkin terjadi,” ungkap Menkeu dikutip dari laman Kemenkeu, Jumat (2/9).

Oleh karenanya, kebijakan fiskal 2023 akan berfokus pada lima hal yaitu pe­nguatan kualitas SDM unggul, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, pelaksanaan revitalisasi industri, dan pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky di laman Kemenkeu menga­takan, belanja pemerintah di 2023 memang sudah semestinya turun. Hal ini sejalan dengan fungsi kebijakan fiskal yang kontra siklus.

“Jadi nggak ada keperluan un­tuk gover­nment spending untuk kebija­kan fiskal ini ekspansif seperti saat pandemi. Kenapa harus demikian mekanismenya? Karena kalau government expenditure ini terus-terusan jor-joran, kita akan memiliki postur fiskal yang je­bol dan ng­gak sus­tainable. Makanya, saat mesin ekonominya ini sudah mulai pulih, maka kita perlu ada efisiensi di postur fiskal kita,” jelas Riefky.

Sementara Ekonom Indef Abra Talattov memandang postur penerimaan dan belanja negara di RAPBN 2023 menunjukkan sinyal positif konsistensi pemerintah untuk menurunkan defisit APBN di bawah 3 persen.

Untuk menjalankan berbagai program belanja tersebut, maka penerimaan negara tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.443,6 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun. Peningkatan penerimaan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP. 

Menurut Abra, target penerimaan yang cukup konservatif tersebut didorong oleh alokasi belanja yang efisien.(bie)