Verifikasi Administrasi Parpol Rampung
dok radar banten
Masudi
KPU kabupaten/kota telah merampungkan proses verifikasi administrasi terhadap 24 partai politik calon peserta Pemilu 2024. Koordinator Divisi Teknis KPU Banten Masudi mengatakan, seluruh KPU kabupaten/kita telah selesai melakukan proses verifikasi administrasi keanggotaan parpol. Namun begitu, KPU masih memberikan kesempatan.
“Kami sudah melaporkan ke KPU RI bahwa proses verifikasi administrasi parpol di delapan kabupaten/kota se- Banten sudah selesai. Dan awal September ini sedang dilakukan rekapitulasi hasil verifikasinya,” kata Masudi kepada Radar Banten, Jumat (2/9).
Ia melanjutkan, paling lambat delapan KPU kabupaten/kota melaporkan hasil rekapitulasi verifikasi administrasi parpol kepada KPU provinsi pada 8 September mendatang.
“Pada 9 September, KPU Banten akan melakukan rekapitulasi akhir terkait hasil verifikasi administrasi parpol,” katanya.
Masudi mengaku optimistis bila pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan parpol di delapan kabupaten/kota se- Banten berjalan sesuai aturan.
“Terkait temuan dugaan pencatutan nama dan data ganda keanggotaan parpol masih proses klarifikasi. Hasil akhir nanti kami umumkan usai rapat rekapitulasi di tingkat provinsi,” pungkasnya.
Senada, Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Banten Ali Faisal mengungkapkan, pihaknya sudah rampung melakukan pengawasan proses verifikasi administrasi parpol di delapan kabupaten/kota se- Banten.
“Kami juga sudah melaporkan ke Bawaslu RI, termasuk dengan semua temuan Bawaslu kabupaten/kota,” katanya.
Ali berharap, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menindaklanjuti semua temuan Bawaslu, baik yang terkait dugaan pencatutan nama maupun dugaan kegandaan data anggota parpol.
“Temuan kami sudah disampaikan ke KPU provinsi, kami masih menunggu hasil klarifikasi oleh KPU,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Divisi Bidang Teknis KPU RI, Idham Holik membenarkan bila seluruh KPU daerah telah selesai melakukan proses verifikasi administrasi, termasuk di Provinsi Banten.
“Sudah seluruhnya lengkap akhir Agustus lalu,” kata Idham saat memberikan keterangan pers awal September lalu.
Saat ini, lanjut Idham, KPU tengah memberikan kesempatan terhadap sejumlah parpol untuk proses klarifikasi adanya kegandaan data dalam sipol.
“Sekarang masa untuk memberikan kesempatan untuk klarifikasi,” bebernya.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020, lanjut Idham, partai-partai politik parlemen yang berhasil lolos proses verifikasi administrasi akan otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024.
Namun, bagi partai-partai politik non-parlemen yang berhasil lolos verifikasi administrasi, mereka masih perlu diverifikasi secara faktual di lapangan untuk bisa ikut sebagai peserta Pemilu 2024.
“Ada 9 parpol yang memiliki kursi di parlemen, sedangkan 15 parpol lainnya adalah partai baru dan partai non parlemen, yang bila lolos verifikasi administrasi akan lanjut ke verifikasi faktual,” ungkapnya.
Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Banten Badrul Munir mengatakan, pengawasan yang dilakukan Bawaslu terkait proses verifikasi administrasi keanggotaan parpol dilakukan dalam berbagai tahapan. Pertama dengan melakukan pencermatan terhadap nama dan NIK seluruh pimpinan, anggota dan pegawai Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Kedua, melakukan pencermatan terhadap nama dan profesi dokumen keanggotaan parpol yang telah diunggah dalam Sipol. Ketiga, menindaklanjuti form tanggapan dan aduan masyarakat.
“Dari temuan 140 orang yang namanya diduga dicatut parpol, hanya sebagian kecil yang menyampaikan aduannya. Sebagian besar merupakan hasil pencermatan nama dan NIK di akun Sipol yang jelas-jelas disana tercantum profesi ASN namun dimasukan dalam daftar keanggotaan parpol,” ungkapnya. (den/nda)
