SERANG – Berdasarkan data Badan Ke­pegawaian Daerah (BKD) Provinsi Ban­ten, hingga akhir pekan lalu, ada 4.769 data tenaga honorer di lingkup Pemprov Banten belum terimport ke sistem yang dibuat Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Apabila data itu belum dapat terimport me­lalui sistem, BKD akan menyampaikan data itu secara manual kepada BKN.

Kepala BKD Provinsi Banten, Nana Supiana mengatakan, berdasarkan data awal, jumlah tenaga honorer di lingkup Pemprov Banten sebanyak 17.607 orang. “Dari jumlah itu, ada 750 orang yang tidak aktif dan 16.857 orang yang aktif,” ujar Nana kepada Radar Banten, kemarin.

Dari jumlah yang aktif, Nana mengaku jumlah yang terverifikasi sebanyak 16. 789 orang. Sedangkan yang tidak ter­verifikasi sebanyak 68 orang. Namun, hingga Jumat (30/9) siang lalu, jumlah data tenaga honorer yang berhasil di­import ke BKN sebanyak 12.020 orang. “Masih ada 4.769 data yang belum ter­import,” tuturnya.

Kata dia, meskipun dari sisi formal, penyampaian data tenaga honorer dari pe­merintah daerah ke BKN yakni 30 Sep­tember 2022, tapi masih bisa dila­kukan konfirmasi secara manual hingga Oktober. 

Nana mengaku, adanya data yang be­lum terkonfirmasi sehingga tidak da­pat diimport disebabkan oleh bebe­rapa hal. Misalnya saja nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak sesuai dengan nama yang tercantum. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara jabatan tenaga honorer yang ada di Pemprov de­­ngan sistem aplikasi. “Dalam sistem aplikasi, ada 187 jabatan yang tertera. Namun ada beberapa jabatan yang ada di Pemprov tidak masuk di 187 ja­ba­tan dalam sistem tersebut,” te­rangnya.

Pada kesempatan itu, ia mengimbau para tenaga honorer untuk tidak khawatir dan panik. BKD bakal melakukan ko­munikasi dan koordinasi dengan BKN terkait tenaga honorer yang belum dapat terkonfirmasi. “Karena itu sistem, tentu tidak bisa. Makanya kami akan koor­dinasi dan komunikasi langsung de­ngan pembuktian,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Taufik Hidayat mengatakan, memang masih banyak pe­gawai non-ASN yang belum terkon­firmasi. Di RSUD Malingping ada 35 orang dan RSUD Banten 186 orang. “Karena keburu tertutup aplikasinya per tanggal 30 September jam 24.00,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, banyak data yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Tak hanya di RSUD Malingping dan RSUD Banten, ada juga data honorer yang bermasalah di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Biro Umum, dan beberapa OPD lainnya. “(Terkait jabatan-red) Di tempat kerja administrsi, tapi di apli­­kasi muncul security,” ungkap Taufik.

Kata dia, pihaknya akan menunggu info terkait perpanjangan masa pem­buatan akun. Apabila dalam pekan ini tidak ada kejelasan, maka pihaknya akan bersikap. (nna/air)