DECEMBER 9, 2022
Utama

Apindo Banten Dorong Revisi Formula UMP

post-img

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Banten, Tomy Rach­ma­tullah


SERANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Banten mendukung penuh usulan Apindo pusat agar pemerintah melakukan revisi terhadap formula penetapan upah minimum, terutama penyesuaian nilai koefisien alpha dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Banten, Tomy Rach­ma­tullah, menegaskan bahwa for­mula upah minimum saat ini perlu di­evaluasi agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi daerah dan daya du­kung dunia usaha. “Apindo Banten mengacu pada kebijakan dan kajian Apin­do pusat dalam hal formula upah minimum. Kami menilai, nilai al­pha yang digunakan saat ini perlu ditinjau ulang agar lebih proporsional dan sesuai kemampuan ekonomi dae­rah,” ujar Tomy, kemarin.

Tomy menilai bahwa kenaikan UMP yang terlalu tinggi berpotensi me­nekan pelaku usaha, terutama sektor kecil dan menengah yang men­dominasi struktur ekonomi Banten.“Dengan tingginya UMP maka akan berpengaruh pada mem­bengkaknya cost operasional pe­ngu­saha. Ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perusahaan kabur dari Banten, atau bahkan bangkrut. Saat ini sudah terjadi,” tegasnya.

Menurutnya, penentuan UMP ha­rus mempertimbangkan keseim­ba­ngan antara peningkatan kesejah­teraan pekerja dan keberlangsungan usaha. Sebab, apabila sektor usaha tidak mampu bertahan, pada akhir­nya justru berdampak pada mening­katnya pengangguran.

Apindo pusat sebelumnya mengu­sul­kan perubahan nilai alpha, yaitu ren­tang 0,1–0,3 untuk daerah dengan UMP di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta 0,3–0,5 untuk daerah yang upah minimumnya masih di ba­wah KHL. Rentang ini disusun ber­dasarkan kajian saintifik terkait dinamika ekonomi regional, kon­tribusi tenaga kerja, dan kemampuan sek­tor usaha. “Semakin tinggi nilai alpha, semakin besar kenaikan upah minimum. Karena itu penetapannya tidak boleh disamaratakan, harus se­suai karakteristik ekonomi masing-ma­sing provinsi,” jelas Tomy.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Ker­ja dan Transmigrasi (Disnaker­trans) Provinsi Banten, Septo Kalna­di, menyatakan bahwa pihaknya ma­sih menunggu petunjuk teknis pe­merintah pusat terkait pem­ba­hasan UMP Banten 2026. 

“Tanggapannya, kalau buruh me­nga­­jukan kenaikan sah-sah saja. Nan­ti dimusyawarahkan di Dewan Pe­ngupahan Kabupaten/Kota de­ngan unsur pengusaha, pemerintah dae­rah, pakar, dan akademisi,” ung­kap Septo.

Saat ini pemerintah pusat tengah me­nyusun formula baru penetapan upah minimum melalui revisi per­aturan pemerintah. Dunia usaha ber­harap perubahan tersebut mampu memberikan kepastian dan keberlanjutan, sementara pe­kerja tetap mendapatkan pening­ka­tan kesejahteraan yang adil.

Apindo Banten menilai revisi for­mula UMP adalah langkah strategis agar kebijakan pengupahan tidak ha­nya memenuhi kebutuhan pekerja, te­tapi juga menjaga daya saing in­dustri daerah. “Kami tidak menolak ke­naikan upah. Yang kami minta adalah formula yang adil dan ber­imbang, agar dunia usaha tetap tum­buh dan pekerja tetap sejahtera,” tutup Tomy.


TUNGGU REGULASI

Kepastian regulasi untuk penetapan UMK terajdi di pemerintah daerah ka­bupaten/kota. Pemerintah Kabu­pa­ten (Pemkab) Pandeglang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dis­nakertrans) masih menunggu re­gu­lasi dari Kementerian Kete­na­gakerjaan sebelum menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026.

Kepala Bidang Hubungan Industri Dis­nakertrans Kabupaten Pan­deg­lang, Ati Sutihat menjelaskan, hingga saat ini regulasi resmi terkait pe­netapan UMK 2026 belum diter­bit­kan. “Sampai hari ini regulasinya be­lum ada, sehingga kami belum bisa merekomendasikan UMK untuk tahun depan,” ungkapnya, Selasa (2/12).

Ati menjelaskan, penetapan UMK tahun sebelumnya, yaitu 2025, dite­tapkan sebesar Rp3.206.640,32. Pe­nen­tuan besaran UMK biasanya mempertimbangkan inflasi dan per­tumbuhan ekonomi. Namun, untuk UMK 2026, pihaknya belum bisa menyampaikan angka pasti ka­rena menunggu arahan dari pe­merintah pusat.

Ia menegaskan, Disnakertrans tidak melakukan survei harga kebu­tuh­an pokok atau kajian langsung terkait standar kebutuhan hidup la­yak masyarakat. “Survei itu bukan bagian dari Disnaker. Kami hanya memfasilitasi Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan serikat pekerja. In­fla­si sudah ditentukan oleh BPS dan regulasi dari Kementerian,” ka­ta Ati.

Meskipun begitu, pihaknya ber­harap pengusaha dapat mematuhi UMK ketika ditetapkan. Disnaker­trans hanya melakukan monitoring dan pembinaan terhadap perusa­haan. (suf-dan/air)