Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Banten, Tomy Rachmatullah
SERANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Banten mendukung penuh usulan Apindo pusat agar pemerintah melakukan revisi terhadap formula penetapan upah minimum, terutama penyesuaian nilai koefisien alpha dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Banten, Tomy Rachmatullah, menegaskan bahwa formula upah minimum saat ini perlu dievaluasi agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi daerah dan daya dukung dunia usaha. “Apindo Banten mengacu pada kebijakan dan kajian Apindo pusat dalam hal formula upah minimum. Kami menilai, nilai alpha yang digunakan saat ini perlu ditinjau ulang agar lebih proporsional dan sesuai kemampuan ekonomi daerah,” ujar Tomy, kemarin.
Tomy menilai bahwa kenaikan UMP yang terlalu tinggi berpotensi menekan pelaku usaha, terutama sektor kecil dan menengah yang mendominasi struktur ekonomi Banten.“Dengan tingginya UMP maka akan berpengaruh pada membengkaknya cost operasional pengusaha. Ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perusahaan kabur dari Banten, atau bahkan bangkrut. Saat ini sudah terjadi,” tegasnya.
Menurutnya, penentuan UMP harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha. Sebab, apabila sektor usaha tidak mampu bertahan, pada akhirnya justru berdampak pada meningkatnya pengangguran.
Apindo pusat sebelumnya mengusulkan perubahan nilai alpha, yaitu rentang 0,1–0,3 untuk daerah dengan UMP di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta 0,3–0,5 untuk daerah yang upah minimumnya masih di bawah KHL. Rentang ini disusun berdasarkan kajian saintifik terkait dinamika ekonomi regional, kontribusi tenaga kerja, dan kemampuan sektor usaha. “Semakin tinggi nilai alpha, semakin besar kenaikan upah minimum. Karena itu penetapannya tidak boleh disamaratakan, harus sesuai karakteristik ekonomi masing-masing provinsi,” jelas Tomy.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat terkait pembahasan UMP Banten 2026.
“Tanggapannya, kalau buruh mengajukan kenaikan sah-sah saja. Nanti dimusyawarahkan di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dengan unsur pengusaha, pemerintah daerah, pakar, dan akademisi,” ungkap Septo.
Saat ini pemerintah pusat tengah menyusun formula baru penetapan upah minimum melalui revisi peraturan pemerintah. Dunia usaha berharap perubahan tersebut mampu memberikan kepastian dan keberlanjutan, sementara pekerja tetap mendapatkan peningkatan kesejahteraan yang adil.
Apindo Banten menilai revisi formula UMP adalah langkah strategis agar kebijakan pengupahan tidak hanya memenuhi kebutuhan pekerja, tetapi juga menjaga daya saing industri daerah. “Kami tidak menolak kenaikan upah. Yang kami minta adalah formula yang adil dan berimbang, agar dunia usaha tetap tumbuh dan pekerja tetap sejahtera,” tutup Tomy.
TUNGGU REGULASI
Kepastian regulasi untuk penetapan UMK terajdi di pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) masih menunggu regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan sebelum menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026.
Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Kabupaten Pandeglang, Ati Sutihat menjelaskan, hingga saat ini regulasi resmi terkait penetapan UMK 2026 belum diterbitkan. “Sampai hari ini regulasinya belum ada, sehingga kami belum bisa merekomendasikan UMK untuk tahun depan,” ungkapnya, Selasa (2/12).
Ati menjelaskan, penetapan UMK tahun sebelumnya, yaitu 2025, ditetapkan sebesar Rp3.206.640,32. Penentuan besaran UMK biasanya mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk UMK 2026, pihaknya belum bisa menyampaikan angka pasti karena menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan, Disnakertrans tidak melakukan survei harga kebutuhan pokok atau kajian langsung terkait standar kebutuhan hidup layak masyarakat. “Survei itu bukan bagian dari Disnaker. Kami hanya memfasilitasi Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan serikat pekerja. Inflasi sudah ditentukan oleh BPS dan regulasi dari Kementerian,” kata Ati.
Meskipun begitu, pihaknya berharap pengusaha dapat mematuhi UMK ketika ditetapkan. Disnakertrans hanya melakukan monitoring dan pembinaan terhadap perusahaan. (suf-dan/air)
Banten Hari Ini
- Utama
- Kab Serang
- Radar Serang
- Pandeglang
- Lebak - Viral
- Tangerang - Viral
- Olahraga
- Hukrim
- Love Story - Inspirasi
- Bisnis - Peluang Usaha
- Sambungan
- Cilegon
- Trendy
- Proud
- Cover Story
- Pesona Indonesia
- Legacy
- Kelurahan
- 18 PLUS
- MAMMY WOW
- ADVERTORIAL WARNA
- LRLA KOTA SERANG
- ADVERTORIAL BW
- KESEHATAN
- DP3AP2KB Kota Cilegon
- RADAR TRAVEL
- LPPD Tangerang
- 18 PLUS+
- ADV Pemkab Tangerang
- MOVIES
- PUPR LEBAK
- ADV PEMKAB PANDEGLANG
- GEN RB
- Serba Serbi Ramadan
- ADV PEMKAB PANDEGLANG 2
- HOBBY
- RAKYAT MEMILIH
- Potret Cilegon
- VIRAL
- LKBA Kabupaten Serang
- Academia Untirta
- INFO BHAYANGKARA
- INFO ADHYAKSA
- NUSANTARA metro disway
- FOKUS DISWAY
- TRAVELISTA
