SERANG – Kekosongan jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemprov Banten bertambah. Inspektur Provinsi Ban­ten Muhtarom yang sebelumnya men­jabat sebagai Plt Sekda Banten pindah menjadi pejabat fungsional di Universitas Ter­buka per 1 Juli lalu.

Berdasarkan catatan Radar Banten, saat ini ada empat jabatan eselon II yang ko­song, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP­TSP), Kepala Biro Perekonomian dan Ad­mi­nistrasi Pembangunan, Kepala Biro Umum, serta Kepala Biro Hukum. De­ngan pin­dahnya Muhtarom ke Uni­versitas Terbu­ka, maka satu lagi jabatan eselon II kosong.

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pengisian kekosongan ja­batan akan dilakukan. “Dalam proses,” ujar Al melalui pesan singkat WhatsApp, Minggu (3/7).

Meskipun ada kekosongan di sejumlah jabatan, Al berharap roda pemerintahan masih dapat berjalan baik. Sebelum diisi oleh pejabat definitif, sejumlah jabatan kosong diisi oleh pejabat pelaksana tugas. “Insya Allah semua masih berjalan baik,” tuturnya.

Tak hanya jabatan struktural, untuk jabatan fungsional seperti kepala sekolah dan pengawas sekolah juga mengalami kekosongan. Al yang baru dilantik se­bagai Pj Gubernur Banten pada 12 Mei 2022 lalu itu meminta waktu untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah Pemprov Banten. “Saya perlu mereview kembali,” ujar mantan Widyaiswara Ahli Utama di Kementerian Dalam Negeri ini.

Al memberikan penegasan terkait perwujudan reformasi birokrasi di ling­kungan Pemprov Banten. Ia menya­dari bahwa satu-satunya cara untuk mencip­takan good and clean governance adalah dengan komitmen menjalankan refor­masi birokrasi. Beberapa agenda refor­masi birokrasi sejauh ini telah diupa­yakan Al di lingkup Pemprov.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nana Supiana mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) guna pergantian susunan panitia seleksi (pansel) untuk seleksi ter­buka atau open bidding jabatan Kepala DPMPTSP dan Kepala Biro Per­eko­nomian dan Administrasi Pemba­ngunan Setda Provinsi Banten.

Setelah rekomendasi dari KASN turun, Nana mengaku, open bidding untuk dua JPT Pratama itu akan dilanjutkan. Dengan begitu, para peserta open bidding yang sebelumnya sudah meng­ikuti sampai tahap penulisan makalah nanti dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

“Tidak akan merubah nama-nama peserta. Peserta akan tetap,” ujarnya. Ia mengungkapkan, para peserta open bidding sudah sampai tahap penulisan makalah pada awal April lalu.

Berdasarkan pengumuman yang dilakukan BKD, ada lima pejabat yang lolos asesmen untuk jabatan Kepala DPMPTSP dan berhak mengikuti pe­nulisan makalah. Sedangkan untuk jabatan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dari sembilan pejabat yang lolos asesmen, hanya empat yang mengikuti tahapan penulisan makalah.

Berbeda dengan open bidding untuk jabatan Kepala DPMPTSP dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang dilanjutkan, Nana mengaku open bidding untuk jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten justru bakal diulang sesuai reko­mendasi dari KASN. (nna/air)