CILEGON-Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Cilegon mengeluarkan moratorium terkait pengangkatan tenaga honorer baru di lingkungan Pemkot Cilegon. 

Moratorium tersebut telah dilayangkan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Cilegon.

Kepala BKPP Kota Cilegon Achmad Jubaedi mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan edaran terkait moratorium pengangkatan tenaga honorer baru. 

Surat edaran Instruksi Walikota Cilegon dikeluarkan pada 9 Juni 2022 nomor 814/1010/BKPP tentang Tindak Lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) nomor 8/185/M.SM.02.03 /2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Surat tersebut telah kita layangkan ke setiap OPD. Seluruh OPD tidak diperkenankan melakukan perekrutan tenaga honorer maupun tambal sulam atau pergantian tenaga honorer di masing-masing OPD,” kata Jubaedi ditemui di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon, pekan lalu. 

Jubaedi mengatakan, tenaga honorer yang bekerja di Pemkot Cilegon ada yang berstatus tenaga kerja kontrak (TKK), tenaga harian lepas (THL) dan tenaga kerja sukarela (TKS). Sekitar 355 orang telah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Meskipun tenaga honorer ditiadakan pemerintah pusat menyiapkan formula untuk tenaga ke­amanan, tenaga kebersihan dan pengemudi untuk menjadi outsourcing. “Artinya mereka tenaga honorer tidak dihilangkan begitu saja, tetapi pemerintah menyiapkan formulanya.Kita juga usulkan 400 PPPK tahun ini, untuk yang outsourcing bagaimana teknisnya kita menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat,” terangnya.

Kepala Bidang Pemberhentian, Pembinaan Kesejahteraan dan Administrasi Umum pada BKPP Kota Cilegon Riezka Budhi Mustika me­ngatakan, jumlah seluruh tenaga honorer saat in8 4.905 orang. “Itu seluruhnya TKK, THL dan TKS,” tambahnya. (brp/alt)