DECEMBER 9, 2022
Utama

Al Fokus Pemerataan Pembangunan

post-img

ISTIGOSAH: Pj Gubernur Banten Al Muktabar didampingi Ketua MUI Banten KH Tb Hamdi Maani, Kasrem 064/MY Kolonel Inf Nurkhan, Rektor UIN SMH Banten Prof Wawan Wahyudin, saat acara doa bersama HUT ke-22 Provinsi Banten di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (3/10) malam.  (QODRAT/RADAR BANTEN)

Penuhi Kebutuhan Dasar

SERANG-Hari ini, Provinsi Banten memasuki usia 22 tahun. Di usianya yang semakin matang, melalui Ran­cangan APBD tahun 2023, Pen­jabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mempunyai empat prio­ritas yang tertuang dalam rencana kerja peme­rintah daerah (RKPD) tahun 2023. 

Yaitu meningkatkan pemerataan pem­bangunan dan kualitas per­tumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Secara garis besar struktur ran­cangan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023 di antaranya pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,3 triliun lebih, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp11,5 triliun. Sedangkan defisit Rp179,1 miliar yang akan ditutup dengan pem­biayaan.

Al mengatakan, Pemprov Banten telah me­lakukan sinkronisasi dengan kebi­jakan pembangunan pemerintah pusat. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib dan meng­ikat. “Pemenuhan pelayanan dasar,” ujar Al, kemarin.

Selain itu, lanjutnya, pembayaran pe­nge­lolaan pinjaman daerah, alokasi bantuan keuangan untuk pemerintah kabupaten/kota dan desa, serta memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pen­didikan, kesehatan, infra­struktur sesuai peraturan perun­dang-undangan.

Berikutnya, mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan dampak inflasi peningkatan penyediaan lapangan ker­ja upaya penuntasan angka kemiski­nan serta mendukung kebijakan nasio­nal, belanja hibah dan bansos, belanja hi­bah ke berupa bantuan keuangan kepada parpol, serta bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa dengan tujuan untuk pemera­taan peningkatan kemampuan ke­uangan. “Kebijakan belanja diarahkan kepada belanja prioritas dalam rangka kesinam­bungan,” paparnya.

Sedangkan untuk mecapai target pendapatan tahun anggaran, Al mengaku telah menyiapkan beberapa langkah dalam menentukan strategi kebijakan. Yakni dengan penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan, serta peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan. “Optimalisasi pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah, dan optimalisasi pendayagunaan aset untuk peningkatan PAD,” paparnya.

Kata dia, Rancangan APBD 2023 diharapkan mampu menjawab apa yang menjadi perintah dan kebutuhan masyarakat. “APBD ini benar menjadi support agenda pembangunan di Banten. Peran APBD sangat strategis sebagai daya ungkit untuk proses pembangunan. Tapi tentu saja butuh juga peran stake­holders lainnya,” ujar Al. (nna/alt)