^{Gubernur Banten, Andra Soni}

SERANG-Gubernur Banten, Andra Soni me­ne­kankan jika selama kepemimpinannya dipastikan tidak ada ego sektoral dalam mendukung pem­ba­ngunan. Dalam kepeamimpinannya, Andra me­minta agar pelayanan terhadap masyarakat lebih dioptimalkan. Meskipun diakui, saat ini dari sisi pelayanan masih jauh panggang dari api.

“Tidak boleh lagi ada ego sektoral, tidak boleh lagi ada jawaban ini bukan kewenangan saya, itu bukan kewenangan saya. 

Hari ini bersama-sama kita telah disampaikan oleh bapak Presiden untuk bersama-sama menjadikan semua permasalahan warga Banten adalah permasalahan kita bersama dan harus kita selesaikan bersama,” ujar Andra dalam pidato pertamanya usai serah terima jabatan (Sertijab) dari mantan Penjabat Gubernur Banten A Damenta, di Gedung Paripur­na DPRD Banten, Selasa (4/3).

Andra menegaskan, instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar peme­rintah daerah saling bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun daerah sangat penting. 

Untuk itu, pelantikan tersebut men­jadi simbol bahwa seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya harus bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan Banten. “Hari ini (kemarin-red) bersa­ma-sama kita telah disampaikan oleh bapak presiden untuk bersama-sama menjadikan semua permasalahan warga Banten adalah permasalahan kita bersama dan harus kita selesaikan bersama,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andra juga mengungkapkan, dalam orientasi kepala daerah (retret) yang baru saja diadakan, dirinya mendapatkan banyak materi dari berbagai kepala ba­dan, menteri, hingga ketua KPK ten­tang pentingnya persatuan gotong royong, kolaborasi, dan materi anti korupsi. Semua materi tersebut, me­nurutnya, diberikan untuk menja­dikan Indonesia, khususnya Banten, daerah yang lebih maju.

Meski demikian, Andra juga menyo­roti masalah utama yang masih meng­ham­bat kemajuan Banten, yakni kurangnya keberpihakan dalam pela­ya­nan publik. Ia mencontohkan pela­yanan di Samsat dan rumah sakit yang belum optimal, meskipun tenaga medis yang ada sudah berkualitas. “Padahal masyarakat yang datang bawa uang buat bayar pajak tapi masih di suruh menunggu, berarti kurang. Kemudian rumah sakit, kemarin saya sidak sarana nya kurang, padahal tenaga kesehatan (nakes-red)-nya bagus,” katanya.

Andra berkomitmen untuk mengopti­mal­kan pelayanan publik, baik di sektor kesehatan maupun pendidikan. Ia memastikan setiap siswa yang tidak dapat bersekolah di sekolah negeri akan tetap melanjutkan pendidikan di sekolah swasta melalui program Sekolah Gratis untuk jenjang SMA/SMK sederajat.

Selain itu, Andra menyatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi. Andra ingin mengurangi program-prog­ram yang bersifat seremonial dan lebih mengedepankan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Banten. “Saya secara khu­sus meminta kepada seluruh ASN Banten, bahwa kita adalah manusia-manusia yang telah mendapatkan banyak manfaat dari negara, banyak men­dapatkan manfaat dari peme­rintah. Oleh karena itu saya mengajak se­cara bersama-sama, bergandeng tangan kita, fungsikan tugas kita untuk melayani rakyat dengan tujuan Banten maju adil merata tidak korupsi,” ucap­nya.

Andra menegaskan, dalam kepemim­pinan Andra-Dimyati tidak ada istilah ‘Matahari Kembar’. Ia memastikan bah­wa mereka akan bekerja bersama-sama sebagai pelayan masyarakat yang berkomitmen untuk membangun Ban­ten lebih maju, adil, merata, dan be­bas dari korupsi. “Kami adalah Dwi Tunggal, kami adalah yang tetap­kan oleh partai pengusung, kami dan ke­mudian sekarang mendapatkan ama­nat dari rakyat,” tuturnya. “Kami Insya Allah akan selalu bekerja bersa­ma-sama, tidak akan pernah ada mata­hari kembar, yang ada adalah Dwi Tunggal,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menegaskan komitmen DPRD Banten untuk mengawal pem­bangunan di Provinsi Banten. Namun, Fahmi memberikan catatan bahwa un­tuk mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, diper­lu­kan perbaikan dalam beberapa as­pek, termasuk reformasi birokrasi. “Tata kelola pemerintahannya harus rapi, bersama-sama karena dia (gu­bern­ur-red) merupakan eksekutor daripada sebuah proses pembangunan, yang kedua adalah penyelenggara pe­merintahannya antara DPRD antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama mensupport terhadap penguatan pem­bangunan khusus nya adalah pemerataan pembangunan di provinsi Banten,” ungkapnya. (suf/nda)