SERANG-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten daerah pemilihan (Dapil) Kota Serang dan Pemkot Serang sepakat mendorong Pemprov Banten untuk meninjau ulang penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK. 

Demikian terungkap, saat Anggota DPRD Banten Dapil Kota Serang menggelar reses ber­sama Pemkot Serang di ruang kerja Walikota Serang, Syafrudin, Kamis (5/8). Anggota DPRD Banten yang hadir yaitu, Furtasan Ali Yusuf, Teguh Ista’al dan Juhaeni M Rois. 

Furtasan Ali Yusuf mengatakan, ada bebe­rapa pembahasan pada reses bersama Pemkot Serang. Salah satunya terkait dengan penerapan sistem zonasi PPDB. ”Meskipun PPDB ini kewenangan Kementerian Pendi­dik­an. Tapi, kami mengusulkan perubahan sistem,» ujarnya kepada wartawan. 

Kata Furtasan, ada beberapa permasalahan pada sistem PPDB berbasis zonasi. Pertama, sistem ini mudah diakali dengan merubah alamat pada administrasi kependudukan di dekat sekolah yang akan dituju. «Satu tahun sebelumnya orang pindah atau me­rubah domisili,» katanya. 

Kemudian, pada pelaksanaannya sistem zonasi tak mampu menampung siswa ber­prestasi non akademik, seperti atlet olahraga. Termasuk, masih banyak ditemukan daerah yang jauh daerah sekolah. ”Ini jadi pem­bahasan kami di dalam bersama walikota Serang, dan jajarannya,” terangnya

Untuk itu, dia berkomitmen dan mengajak Pemkot Serang mengusulkan perubahan sistem zonasi, atau dikembalikan ke sistem prestasi. ”Sistem zonasi ini adanya di menteri, maka ini akan kita diusulkan,” katanya. 

Selanjutnya, terdapat usulan penam­bahan pembangunan sekolah dan penambahan ruang kelas baru di Kota Se­rang. Hal ini untuk memenuhi jang­kauan peserta didik dalam mendapatkan ruang belajar. ”Ya di Kota Serang masih ke­kurangan sekolah dan kebutuhan penambahan ruang kelas baru,” terang­nya. 

Sementara itu, Asda I Kota Serang Su­bagyo menuturkan penerapan sistem zonasi perlu ditinjau ulang karena masih ba­nyak anak berprestasi yang belum men­dapatkan perhatian. ”Yang kewe­na­ngan, SMA masih terbatas, masih banyak lingkungan tidak masuk zonasi mana pun,” katanya. 

Menurut Subagyo, Pemkot dan anggota DPRD Banten dari Dapil Kota Serang sepakat untuk mengusulkan perubahan tersebut. ”Iya, Seirama. Itu kan kebijakan pemerintah pusat, tapi akan mengusul­kan,” terangnya. 

INFRASTRUKTUR 

Anggota DPRD Banten Juhaeni M Rois mengatakan, tak hanya pada bidang pendidikan, terdapat beberapa usulan terkait infrastruktur, seperti penataan permukiman kumuh ”Ada usulan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Per­mukiman (DPKP) terkait dengan luas wilayah permukiman yang kumuh. Mudah mudahan Perkim Provinsi bisa mempertimbangkan untuk pem­ba­ngunan ke depan,” katanya.

Pembangunan jalan juga akan diusul­kan lantaran masih banyak jalan ling­kungan yang belum dibetonisasi. Pem­bangunan jalan penting sebagai pe­nun­jang pertumbuhan ekonomi. 

”Ke­­mudian juga jalan lingkungan, perlu di beton, ini juga perlu dibantu untuk jalan lingkungan,» ujarnya.

Usulan lainnya yakni terkait pene­rangan jalan umum (PJU) yang banyak tak berfungsi. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kecelakaan. ”PJU yang kewenangan Provinsi banyak yang tidak berfungsi ini akan kita usulkan juga,” terangnya.

Pada bagian akhir, Walikota Serang Syaf­rudin mengatakan, pembangunan di Ibukota Provinsi Banten membutuhkan kerja sama dengan Pemprov Banten agar pembangunan lebih cepat. ”Pem­bangunan ini harus dilakukan secara gotong royong, karena banyak kewe­nangan Pemprov yang harus dibangun juga,” katanya. (fdr/nda)