^{Zaenal Abidin, Koordinator LAKIP Pandeglang}

HAMPIR sebulan ini, berita soal pe­ngadaan sepeda listrik bagi RT dan RW di Kabupaten Pandeglang nyaris muncul tanpa henti. Baik di media online maupun di media cetak. Kegaduhan ini muncul lantaran proyek borong sepeda listrik ini akan menyedot dana Rp38 Miliar dalam APBD 2023 mendatang. Sejumlah kalangan menilai, rencana memborong sepeda listrik tidaklah terlalu urgen. 

Mereka menilai alangkah baiknya uang sebesar itu dialokasikan untuk hal lain yang lebih penting. Untuk perbaikan jalan rusak misalnya. Apalagi, saat ini masih ada 200 ki­lometer jalan yang menjadi ke­we­nangan Pemkab Pande­glang dalam kondisi rusak berat. 

Jika anggaran Rp38 miliar digu­na­k­an untuk pembangunan jalan, ma­ka dapat membangun jalan be­ton sepanjang 10,8 kilometer de­ngan asumsi Rp3,5 miliar untuk pem­bangunan 1 kilometer jalan beton. Lalu, jika dipakai untuk mem­­bangun jalan dengan konstruksi hotmix, maka panjang jalan yang akan di­bangun kurang lebih 25 kilo­me­ter. Ka­rena anggaran untuk pembangunan satu kilometer jalan hotmix kurang lebih Rp1,5 miliar. 

Tak he­ran jika me­nye­ruak tudingan, ren­­­cana aksi borong se­peda listrik di­kait­kan dengan ambisi politik menjelang tahun 2024 mendatang. Koordinator Lembaga Analisis Anggaran dan Kebijakan Publik (LAKIP) Pandeglang, Zaenal Abidin me­ngatakan, pengadaan sepeda listrik Rp38 Miliar yang diusulkan Bupati Irna Narulita membuat geger bumi Pandeglang. Itu ditandai dengan aksi demo baik dari pi­hak yang pro dan kontra. Yang agak meng­­­he­bohkan, demo yang dilakukan se­jumlah pengurus RT dan RW, belum lama ini. 

“Pesannya saklek. Tanpa tedeng aling-aling, jangan pilih empat parpol yang tidak mendukung pengadaan sepeda listrik pada Pemilu 2024,” kata Zaenal Abidin, kepada Radar Banten, belum lama ini. 

Abidin menduga, aksi demo mendukung pengadaan sepeda listrik itu muncul, karena ada yang berharap mendapat “insentif”. Dia menilai aksi demo itu berpotensi mengganggu komunikasi politik antara Parpol dengan Bupati Irna. Apalagi ketika anak Bupati Irna Narulita yakni Rizki Natakusumah, nanti didorong maju pada Pilkada 2024 mendatang.

Diketahui, empat parpol yang menolak pengadaan sepeda listrik itu adalah Partai Golkar, Gerindra, PKB, dan PPP. Jika semua kekuatan kursi mereka digabung jumlahnya separuh jumlah kursi yang ada di DPRD Pandeglang. Empat parpol ini mengusulkan lebih baik menaikkan insentif RT dan RW ketimbang mem­be­rikan “hadiah’ sepeda listrik. 

Menurut Abidin, aksi demo yang me­nyuarakan jangan pilih empat parpol yang tidak mendukung pengadaan sepeda listrik itu dapat menimbulkan blunder bagi kekuatan politik Bupati Irna dan ke­luarganya. Soalnya, demo itu me­nyiratkan pesan, empat parpol itu seakan tak dibutuhkan dalam koalisi partai pada Pilkada 2024 mendatang.

“Jika empat parpol ini mampu menang­kap sinyal ada upaya delegitimasi politik, besar kemungkinan empat parpol ini membuat poros baru memunculkan sa­tu nama menjadi lawan berat Rizki Natakusumah di pilkada nanti,” katanya.

Mahasiswa Pandeglang Anggi Triana menambahkan usulan bupati soal pe­ngadaan sepeda listrik ini sarat ke­pentingan politik. “Karena kalau memang usulan ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja para RT dan RW, seharusnya ada tahapan-tahapan yang lebih dulu dilakukan oleh Pemkab Pandeglang. Di antaranya, menganalisis sejauh mana terkait pemerataan soal insfrastruktur jalan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada mengaku heran dengan sikap Bupati Irna Narulita yang tetap keukeuh menganggarkan pembelian sepeda listrik senilai Rp38 miliar.

“Apa alasan logis Bupati Pandeglang beserta enam fraksi di DPRD Pandeglang yang menyetujui pembelian sepeda listrik itu? Sebab di tengah kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang yang masih memprihatikan, eksekutif dan se­bagian anggota legislatif malah meng­anggarkan kebutuhan yang tidak terlalu penting,” katanya.

Lalu, diungkapkan Uday, logika apa yang dipakai oleh Bupati Pandeglang dan enam fraksi di DPRD Kabupaten Pandeglang yang menyetujui pembelian sepeda listrik untuk RT dan RW itu, di saat kondisi jalan masih banyak yang rusak.

Sementara itu, anggota DPRD Banten Dapil Kabupaten Pandeglang Ida Hamidah me­nilai, kebijakan Bupati Irna telah me­nimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bila isu ini terus bergulir tentu akan mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Pandeglang.

“Alangkah lebih baik ditunda dulu, sampai pembangunan jalan rusak yang menjadi kewenangan Pemkab Pandeglang rampung,” kata Ida kepada Radar Banten, Selasa (30/8) lalu.

Politikus PPP ini melanjutkan, sebagai wakil rakyat, tentu dirinya menerima banyak pengaduan dari masyarakat Pan­deglang. “Tentu kami menghormati kewenangan Pemkab Pandeglang. Namun sebagai anggota DPRD Banten asal Kabupaten Pandeglang, tidak ada salahnya memberikan saran agar kebijakan penga­daan sepeda listrik ditunda dulu. Jangan dipaksakan tahun depan khawatir memicu konflik yang lebih besar di tengah masya­rakat,” pungkasnya. (tim)