^{TEMUI: Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Tb Udi Juhdi menemui massa aksi, di DPRD Pandeglang.} 

PENGADAAN sepeda listrik tahun 2023 men­datang, di Kabupaten Pandeglang masih menimbulkan polemik. Ada yang setuju. Banyak pula yang tidak setuju. Maklum, anggaran rencana pembelian sepeda itu termasuk besar. Rp38 Miliar.

Di tengah banjir kritik, Bupati Pandeglang Irna Narulita tetap bergeming. Dia keukeuh berpendapat pengadaan sepeda listrik diper­lukan. Bahkan Irna menilai, Rp38 miliar kecil baginya. 

“Rp38 miliar kecil bagi saya, kalau bisa Rp100 miliar kasih dong simpul-simpul kami, belum Linmas. Mana Linmas, nggak diperhatikan. Seragam aja kami nggak dikasih sampai lecek begini. Bingung amat Rp38 miliar,” kata Irna kepada wartawan, usai rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di sekretariat DPRD Pandeglang, Rabu (10/8) lalu. 

Yang teranyar Irna mengungkapkan, pe­ngadaan sepeda listrik sudah disetujui. “Intinya sudah disetujui semua. Karena APBD itu bukan miliknya legislatif saja. Bukan hanya usulan legislatif saja. Tapi juga ada usulan kebutuhan legislatif dan eksekutif. Dan, semua usulan itu bu­kan un­tuk kepentingan pribadi. Tapi, untuk ke­pentingan rakyat, masyarakat,” katanya.

Irna mengaku, pengadaan sepeda listrik untuk kepentingan operasional RT dan RW. Untuk memudahkan mempercepat, melayani masyarakat. “Mereka (RT dan RW-red) tiap hari, siang malam bantu kita. Ada yang sakit ngetok rumah RT. Mau nganter ke rumah sakit, punya motor kagak ada,” katanya.

Belum lagi, ada orang telepon minta bantu urusan mau nikahan. Juga hal lain­nya. “Disangkanya RT dan RW punya bu­pati, punya semua. RT RW ada yang ber­afiliasi kuning. Ada berafiliasi biru dan ada berafiliasi merah juga,” tambahnya. (mg-01/asp)