JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyadari bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan memiliki dampak luas, baik dari sisi inflasi maupun kenaikan jumlah kemiskinan. 

Menyadari hal tersebut, Pemerintah secara hati-hati terus melakukan perhitu­ngan untuk melindungi masyarakat uta­ma­­nya yang kurang mampu. “Kenaikan dari bantuan sosial Rp24,17 triliun yang tadi mengkaver 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima, ini diperkirakan mencapai 30 persen keluarga termiskin di Indonesia,” ungkap Menkeu dalam Primetime News Metro TV, Sabtu (3/9), sebagaimana dilansir laman Ke­menkeu.

Pemerintah pada Sabtu (3/9) menaikkan harga BBM. Kini harga per liter Pertalite Rp10.000, Solar Rp6.800, dan Pertamax Rp 14.500.

Menkeu mengungkapkan, secara lebih rinci kenaikan bansos Rp24,17 triliun diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga yang masing-masing akan mendapatkan Rp150 ribu per bulan untuk empat bulan dengan total Rp12,4 triliun. Pemberian subsidi upah Rp600 ribu per pekerja bagi 16 juta pekerja yang berpeng­hasilan maksimal Rp3,5 juta tiap bulan dengan toral Rp9,6 triliun, serta total Rp2,17 triliun yang berasal dari dana alo­kasi umum dan dana bagi hasil pemerintah daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.

“Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07 persen untuk dua bantuan tersebut,” jelas Menkeu.

Menkeu juga mengatakan, diperkirakan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar akan membuat 40 persen kelompok masyarakat yang kurang mampu akan mengalami penurunan daya beli hingga Rp8,1 triliun. Sehingga dengan adanya kenaikan bansos diharap­kan akan mengurangi beban mereka.

“Sehingga dengan adanya bansos yang mencapai Rp24,17 triliun, kita harapkan bisa mengurangi beban mereka yang tadi kita sebutkan 40 persen terbawah akan menghadapi juga tekanan akibat inflasi maupun kenaikan dari Pertalite dan Solar ini. Oleh karena itu, jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi. Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun,” pungkas Menkeu. 

Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo berupaya sekuat tenaga untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak dunia. Namun mengingat anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat dari APBN awal sebesar Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, maka Pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

“Lebih dari 70 persen subsidi justru dinik­mati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritas­kan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” ungkap Presiden saat memberikan keterangan pers bersama para menteri terkait di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu (3/9).

Oleh karenanya beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian harga. Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter yang berlaku satu jam setelah diumumkan.

“Saat ini Pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir Pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran,” jelas Presiden.

Presiden menyebut, Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu Rp150 ribu per bulan selama empat bulan terhitung mulai September. Selain itu Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah sebesar Rp600 ribu.

Presiden juga memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum yaitu sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. (bie)