RENCANA Pemprov Banten membuka Se­ko­lah Terbuka tahun ini terpaksa harus di­urungkan. Hal itu terjadi karena para orangtua enggan me­nyekolahkan anak mereka di Sekolah Terbuka.

Penjabat Sekda Banten, Moch Tranggono me­nga­takan, Pemprov Banten berupaya hadir un­tuk masyarakat. “Sekolah Terbuka itu diper­untukkan bagi anak-anak yang tidak diterima di SMA/SMK/SKh negeri di Banten dan belum bersekolah di sekolah swasta,” ujar Tranggono pekan lalu.

Tranggono mengungkapkan, berdasarkan hasil pendataannya, masih ada anak-anak yang tidak diterima di SMA/SMK negeri saat pen­daftaran peserta didik baru (PPDB) dan belum ber­sekolah di sekolah swasta.

Untuk itu, sampai pekan terakhir Agustus lalu, Pemprov masih menyiap­kan Sekolah Terbuka.

Namun, lanjutnya, hingga batas akhir input data pokok pendidikan (Dapodik) pa­da 31 Agustus lalu, calon siswa justru ingin tetap masuk sekolah reguler. “Saya bi­lang tak bisa, karena sudah ada per­atu­rannya. Ini kami siapkan se­­kolah ber­basis digital yang sama de­ngan sekolah regu­ler, tapi mereka ingin sekolah reguler,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Tranggono, para siswa juga digratiskan pembiayaan di Sekolah Terbuka. “Semuanya sama. Hanya saja pembelajaran di Sekolah Terbuka berbasis digital,” tegasnya. 

Kata dia, Pemprov tidak bisa memak­sakan anak-anak yang tidak diterima saat PPDB ta­hun ajaran 2022/2023 lalu untuk masuk di sekolah reguler. Untuk itu, Pemprov mena­warkan Sekolah Terbuka kepada mereka.

Namun, lanjut Tranggono, karena mereka tetap ingin bersekolah di sekolah reguler dan belum ada siswa untuk Sekolah Terbuka, maka tahun ini baru dilakukan uji coba. Meskipun begitu, para orangtua siswa juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov dengan mengadakan sekolah terbuka.

Ia menerangkan, Pemprov membuka Sekolah Terbuka sebagai upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banten, yang salah satunya melalui angka partisipasi sekolah di usia 16 tahun sampai 18 tahun. Dengan adanya sarana prasarana SMA dan SMK negeri yang ada saat ini, maka jumlah permintaan dan daya tampung tak akan sebanding. Ma­ka tahun depan, sekolah berbasis di­gital menjadi salah satu pilihan bagi para calon siswa untuk bisa bersekolah. “Pemerintah akan terus harus hadir untuk mengatur dan melayani masyarakat seperti arahan Pak Penjabat Gubernur Banten,” tuturnya.

Akademisi Unsera, Ahmad Sururi me­ngatakan, adanya penolakan dari ma­sya­rakat menandakan bahwa ma­syarakat sudah semakin kritis dan cerdas dalam mengkritisi kebijakan pen­didikan. Di sisi lain, kegagalan Sekolah Terbuka yang disebabkan ka­rena penolakan siswa ter­sebut menun­jukkan kebijakan pendidi­kannya belum berbasis pada solusi masalah. 

“Scanning masalah ini penting untuk kemudian dielaborasi seperti apakah Sekolah Terbuka tersebut sudah dikenal dan dipahami oleh masyarakat termasuk siswa?,” tandasnya.

Ia melihat ada tiga penyebab, sehingga Sekolah Terbuka ini belum dipahami dan dikenali. Pertama, minim sosialisasi. Kedua, mekanisme dan waktu yang sangat pendek termasuk bagi ma­sya­rakat dalam menerima informasi kebijakan sekolah terbuka. Ketiga, forum dialog antar stake­holder pen­didikan belum optimal.

Ke depan, Sururi mengatakan, Pem­prov harus mengkomunikasikan ke­bijakan pada level terendah. “Bukan hanya aktor pembuat kebijakan level atas tetapi aktor penerima kebijakannya yang harus dimatangkan,” tegasnya.

Kata dia, siswa dan masyarakat harus men­dapatkan informasi yang responsif. “Siswa jangan dipandang sebagai objek pendidikan, sebaliknya harus dipo­sisikan sebagai subjek pendidikan,” ujar Sururi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, meskipun gagal yang penting Pemprov telah memberi opsi sebagai solusi yang ditawarkan. “Idenya keren na­mun regulasi belum memberi payung yang memadai untuk itu menjadi niscaya. Awalnya kan sekolah digital berkualitas. Namun regulasi hanya mengakomodasi Sekolah Terbuka,” ujarnya.

Kata dia, tanpa Pergub, Sekolah Terbuka sebenarnya telah ada dan berjalan karena mewadahi peserta didik yang awalnya terkendala akses secara geografis lantaran jauh dari tempat sekolah dan mereka yang sibuk bekerja. “Pak Pj Gubernur ingin mem­beri solusi mereka yang terken­dala aturan dan daya tampung, sehingga gagal masuk sekolah negeri. Rupanya ben­tuk akhir dari sekolah digital yang diren­canakan hingga menjadi sekolah terbuka tidak begitu diminati orang tua. Mereka lebih memilih untuk masuk swasta,” tutur Fitron.

Namun, lanjutnya, kenyataan ini cukup baik karena pasti menjadi berkah bagi sekolah swasta karena mereka tetap me­miliki limpahan siswa. “Penting untuk kita fikirkan baik negeri maupun swasta memiliki kualitas akses mutu dan manajemen pendidikan yang berkualitas. Jangan terjebak pola pikir negeri dan swasta,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini mengajak semua pihak untuk memikirkan agar anak-anak yang tidak diterima PPDB kemarin bisa bersekolah. “Pemerintah harus hadir memastikan mereka dapat terus melanjutkan sekolah dengan jaminan kualitas dan terjangkau,” tegasnya 

Kata dia, ini waktu yang tepat untuk mereformulasikan kembali arah pen­didikan SMA dan SMK ke depan agar tak salah arah lagi seperti se­belum­nya. “Puncaknya ya sekarang ketika di era transisi ini,” ujar Fitron.

Ia mengatakan, meski PPDB terbilang sukses, konsekuensi sistem pembiyaan pen­didikan sebelumnya menuai ma­salah. “Tapi kami yakin Pak Pj Gubernur dan DPRD berkomitmen siap untuk terus melakukan pembinaan dan pem­benahan,” tegasnya. (nna/air)