PANDEGLANG - Pelantikan tiga Pe­jabat Eselon II di lingkungan Pemkab Pandeglang dipastikan molor. Ber­dasarkan jadwal dari Tim Panitia Seleksi JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama, seharusnya pelantikan dilakukan pada 1 November 2024, namun hingga Senin (4/11) belum ada kejelasan terkait waktu pelantikan.

Tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang seharusnya dilantik, yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Kepala Dinas Pengendalian Pen­duduk dan Keluarga Berencana, Pem­berdayaan Perempuan dan Perlin­dungan Anak. Namun karena molor membuat tiga jabatan kadis saat ini belum terisi alias masih kosong.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pan­deglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan, pihaknya belum bisa melaksanakan pelantikan. Karena masih ada satu tahapan yang belum dilaksanakan, yakni tahap wawancara. Sebelum wawancara, Pemkab harus melakukan konsultasi terlebih dahulu ke BKN dan Menpan RB.

“Kan sekarang ini sudah tidak ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sudah bubar, sementara sebelumnya proses tahapan seleksi ini atas reko­mendasi KASN,” katanya kepada Radar Banten, Senin (4/11).

Dibubarkannya KASN membuat proses open bidding ditunda untuk sementara waktu. Karena Pemkab khawatir menyalahi aturan.

“Jadi kemarin kita menugaskan orang untuk berkonsultasi ke BKN dan Men­pan RB berkaitan dengan rangkaian open bidding ini,” tegasnya.

Dari hasil konsultasi ke BKN dan Menpan RB, Pansel disarankan agar memundurkan tahapan wawancara.

“Di sana (BKN dan Menpan RB), menya­rankan supaya diundur agar tidak ada praduga-praduga karena saat ini nuansa Pilkada,” jelasnya.

Sekda mengungkapan, proses tahapan seleksi terbuka atau open bidding akan dilanjutkan setelah Pilkada. Kemung­kinan di 2 Desember mulai melakukan seleksi wawancara.

“Kalau sudah wawancara paling dua hari. Ya, targetnya bulan Desember di­umumkan dan awal tahun 2025 jabatan tiga kepala OPD yang saat ini kosong terisi,” harapnya.

Ketika ditanya kapan, open bidding untuk jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, Sekda menegaskan, kalau jabatan kepala Disdikpora kemungkinan baru akan dilelang di tahun 2025.

“Nanti disatukan dengan jabatan kadis yang pensiun di tahun 2025. Jadi untuk saat ini dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt),” ungkapnya.

Plt Kabid Formasi dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang Furkon menga­takan, pekan lalu ia mendapatkan tugas berkonsultasi ke BKN dan Menpan RB. 

“Konsultasi kaitan tahapan seleksi open bidding tiga jabatan kadis. Yang saat ini ditunda karena KASN -nya telah bubar,” katanya.

Jadi, Furkon menerangkan, proses seleksi ini, sebelumnya yang mem­berikan arahan dari KASN. Namun se­karang telah dibubarkan dan para pegawainya terbagi di dua tempat.

“Ada di Menpan RB dan ada yang di BKN. Nah tentunya perlu dikonsultasikan agar mendapatkan keputusan yang tepat, tidak sampai menyalahi aturan,” tukasnya.(pur/mas)