^{Gubernur Banten An­dra Soni}

SERANG - Gubernur Banten An­dra Soni menegaskan akan mela­kukan evaluasi terhadap kinerja Sam­sat di seluruh wilayah Banten. Hal itu dilakukan karena jumlah ken­­daraan yang selama ini menung­gak pajak kendaraan bermotor (PKB) tak mencapai 50 persen yang me­nunaikan kewajibannya.

Diketahui, ada 2,3 juta kendaraan yang menunggak PKB sejak Banten ber­diri. Sejak dikeluarkan kebijakan peng­hapusan denda dan pokok PKB oleh Gubernur Banten pada 10 April sampai 31 Oktober 2025, ha­nya ada 858.966 kendaraan yang membayar pajak.

Berdasarkan data Badan Penda­pa­tan Da­erah (Bapenda) Provinsi Ban­ten, masih ada 1,51 juta ken­da­raan yang menunggak pajak. 

“Sebanyak 2,3 juta kendaraan itu apakah masih ada? Apakah sudah berpindah tangan? Apakah sudah rusak? Dan se­bagai­nya. Ini perlunya ditindaklanjuti oleh Kepala Ba­pen­da yang baru supaya kita punya data yang lebih presisi,” ujar An­dra, Selasa, 4 November 2025.

Ia juga menegaskan pentingnya peran Kepala Bapenda dan para Kepala Samsat dalam meningkatkan pendapatan daerah. “Apa kinerja mereka sebagai alat untuk kita mengukur? Apakah mereka mampu me­manfaatkan program kemarin? Kita kasih program, mereka harusnya bisa lebih optimal. Nah ini kan kita evaluasi,” tegasnya.

Andra mengatakan, ke depan setiap Ke­pala Samsat akan diberi target kinerja yang jelas. “Kalau mereka tidak bisa meme­nuhi targetnya, mereka dievaluasi. Ke de­pan akan diterapkan itu, terkait realisasi PKB,” ujarnya.

Ketua DPRD Provinsi Banten periode 2019-2024 inimenjelaskan, capaian PKB menjadi indikator utama kinerja karena ni­lainya terukur. “Kenapa PKB? Kalau PKB itu kan barang sudah ada. Tinggal bagai­mana me­reka menagih, mereka melakukan so­sialisasi, mereka menjemput bola dan seba­gainya. Karena PKB itu ukuran kinerja­nya terukur. Berbeda dengan BBNKB (bea ba­lik nama kendaraan bermotor-red)” tuturnya.

Ia menambahkan, kinerja BBNKB sangat di­pengaruhi oleh faktor ekonomi. “Kalau BBNKB, itu faktor ekonomi. Kita ini kan da­pat dua tantangan. Pertama, kondisi eko­nomi global dan nasional. Jadi masyara­kat saat ini, menurun pembelian kendaraan ba­runya. Sehingga otomatis BBNKB-nya juga turun,” jelas Andra.

Selain itu, tambahnya, kebijakan peme­rintah yang memberikan insentif kendaraan lis­trik juga berdampak pada penurunan pen­jualan mobil konvensional. “Ada se­macam insentif dari pemerintah terkait dengan penggunaan mobil listrik. Sehingga penjualan mobil listrik naik, penjualan mobil konvensional turun. Ini mempe­nga­ruhi. Maka yang harus kita optimalkan salah satunya adalah PKB,” tegasnya.

Andra menegaskan bahwa kinerja masing-ma­sing Samsatakan terus dievaluasi. Ke depan, 12 Kepala Samsat di Bantenakan diberi target pendapatan dan kinerja yang ber­basis kemampuan mereka dalam memak­simalkan PKB serta menggali potensi pen­dapatan baru. “Satu, pajak air permu­kaan. Kedua, alat berat. Contoh, Samsat Cile­gon karena alat beratnya banyak. Sam­sat Cikokol, atau di mana lah yang menurut sa­ya ini potensi yang harus bisa digali,” te­rangnya.

Ia mengatakan, Sekda Banten Deden Ap­riandhi akan mengumpulkan para Ke­pala Samsat dan Kepala Bapendauntuk mem­bangun komitmen bersama dalam opti­malisasi fungsi mereka. “Jadi Pak Sekda nanti akan mengumpulkan. Nanti akan di­briefing. Diberi semacam komitmen ber­sama antara Kepala Samsat dengan Pak Sekda. Termasuk Kepala Bapenda. Bah­wa kita harus mengoptimalkan fungsi me­reka sebagai kepala Samsat. Jadi mereka nggak boleh cuma di kantor. Mereka nggak boleh cuma tunggu, harus berpola,” tegas Andra.

Ia menilai, sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mening­katkan kesadaran pajak. “Karena masyarakat ini kan sosialisasi yang penting. Pertama, kemudahan. Kan banyak nih kemudahan-kemudahan. Salah satunya kan sistem pem­bayaran. Kita berusaha supaya ini se­muanya cashless. Perlahan-lahan cashless. Ter­masuk kita perbaikan kinerja dari Bank Banten dan sebagainya,” ujarAndra.

Ia menjelaskan, data 2,3 juta kendaraan yang tercatat menunggak pajak merupakan data sejak Banten berdiri. “Nah ini soal data. Data 2,3 juta tersebut itu kan sejak Ban­ten berdiri. Jadi ada kendaraan yang me­mang mungkin sudah nggak ada kenda­raan­nya. Nah ini yang harus di-cleansing,” katanya.

Kata dia, fungsi dari program pemutihan pajak adalah untuk pembersihan data ken­daraan. “Fungsi program kemarin itu adalah cleansing. Nah itu kan masih me­nyisakan 1,5 juta? Ya, sekitar 1,4 juta lebih. Dari tahun 2000 sampai sekarang. Itu yang kita akan lihat,” ungkapnya.

Andra memberikan batas waktu hingga akhir tahun bagi Samsat untuk memastikan ke­beradaan kendaraan tersebut. “Sampai akhir tahun,” tegasnya.

Ia menilai, kendaraan yang kembali mem­bayar pajak dapat menjadi potensi pen­da­patan baru. “Jadi kalau yang sudah bayar pajak ini kan jadi potensi baru,” ujarnya.

Andra menjelaskan, dari berbagai jenis sektor pajak daerah,penurunan terbesar justru terjadi pada BBNKB, sementara PKB cenderung stabil. “Kalau teman-teman lihat, yang sangat drastis turun itu bukan PKB. Kalau PKB stabil ya? Stabil. Bahkan cenderung akan melampaui. Tapi BBNKB itu turun drastis. Dan itu berlaku di seluruh Indonesia,” katanya.

Menurut Andra, penurunan realisasi BBNKB itu terjadi di seluruh Indonesia, se­hingga Pemprov Banten perlu mengop­ti­mal­kan potensi yang ada. “Terjadi di se­luruh Indonesia. Jadi itu yang harus di­optimalkan. Kan kita nggak bisa maksa orang beli mobil,” ujarnya.

Andra juga mengapresiasi hasil program mutasi kendaraan. “Ya, program mutasi itu juga alhamdulillah. Berarti kan potensi ba­ru lagi. Potensi-potensi itu yang nanti harus dimaksimalkan, Itulah sebagai dasar penyusunan APBD ke depan,” pungkasnya.

Sekda Banten Deden Apriandhi mengaku akan segera menindaklanjuti arahan Gu­ber­nur terkait perjanjian kinerja dengan para Kepala Samsat. “Tentu akan segera ditindaklanjuti. Dengan begitutu, mereka akan terus berupaya mencapai target,” tegas Deden. (nna/air)