DECEMBER 9, 2022
Radar Serang

Mal Pelayanan Publik Tampung 14 Pelayanan

post-img

SERANG – Sejak dibuka pada awal Juli 2022, Mal Pelayanan Publik di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang kini telah menampung sebanyak 14 gerai pelayanan.

Kepala Bidang (Kabid) Perizinan DPMPTSP Kota Serang, Sugiri mengatakan, pihaknya sebagai badan penyelenggara telah membuka Mal Pelayanan Publik pada 5 Juli 2022. Saat ini masih dalam tahap uji coba hingga tiga bulan ke depan. “Ini masih dalam tahap uji coba, atau tahap sosialisasi dalam tiga bulan, baru nanti akan di-launching. Ada 14 gerai yang tersedia,” ujarnya kepada Radar Banten, Jumat (5/8).

Sugiri mengatakan, 14 gerai terdiri dari enam gerai untuk perizinan di DPMPTSP, dan delapan gerai lainnya non DPMPTSP, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan OPD lainnya. "Kemudian ada Samsat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), BPJS Kesehatan, dan yang lainnya," katanya.

Menurutnya, masih banyak beberapa lembaga belum bisa terakomodir masuk dalam MPP, hal ini mengingat kondisi kantor DPMPTSMP belum dapat menampung semua lembaga. “Ada beberapa lembaga non departemen yang belum bisa diakomodir karena keterbatasan, mudah-mudahan ke depan bisa terus bertambah,” terangnya.

Dalam tahap uji coba ini, terdapat kekurangan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Seperti masalah pendingin dan antrean untuk memasuki gerai yang dituju. “Ada keluhan dari masyarakat, masalah pendingin dan antrean masih manual, kami harap akan digital, sehingga keperluan ke gerai mana dan langsung diarahkan kesana,” katanya.

Sugiri berharap Mal Pelayanan Publik akan terus dikembangkan dalam satu gedung yang tidak menyatu dengan kantor DPMPTSP. "Karena MPP bukan milik DPMPTSP tapi kewenangan Pemkot yang penyelenggaraan dikoordinasi oleh DPMPTSP, saya harap nanti gedungnya tidak menyatu," jelasnya.

Kata dia, keberadaan Mal Pelayanan Publik merupakan tindaklanjut atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik. Meskipun di Kota Serang belum komplit, pihaknya terus berupaya dengan optimal menyesuaikan kondisi. "Ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintah perlu peningkatan layanan publik, pelayanan cepat mudah, terjangkau, dan aman, sesuai Perpres," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang, M Ridwan mengatakan, pihaknya memprioritaskan beberapa pembangunan pada pembangunan di tahun 2022. Salah satunya melanjutkan pembangunan Mal Pelayanan Publik. "Kami akan tuntaskan MPP, mudah-mudahan selesai. Sekarang kan bangunannya lagi dipersiapkan, lagi dibangun. Nanti seluruh pelayanan publik akan dilaksanakan di satu titik itu saja," katanya. (fdr)