DECEMBER 9, 2022
Utama

12 Ribu Honorer Diuji Publik

post-img

HONORER: Momen saat tenaga honorer melakukan aksi unjuk rasa.


*Kesempatan Masyarakat Beri Sanggahan

 

SERANG-Nama seluruh tenaga honorer atau pegawai non ASN hasil pendataan pra-finalisasi di lingkungan Pemprov Banten tahun 2022 diuji publik.

Berdasarkan hasil terakhir pendataan, ada 12.541 tenaga honorer Pemprov yang masuk dalam aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penjabat Sekda Banten Moch Tranggono mengatakan, menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1917/M.SM.01.00/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemprov Banten telah melaksanakan pendataan Tenaga Non ASN.

“Daftar nominatif hasil pendataan pra-finalisasi tenaga non ASN di lingkungan Pemprov Banten tahun 2022 tercantum pada aplikasi BKN,” ujar Tranggono, kemarin.

Kata dia, para tenaga honorer dapat melihat 12.541 nama yang masuk dalam pendataan. Apabila terdapat tenaga Non ASN yang memenuhi kriteria pendataan namun belum terdata maka dapat mengajukan sanggahan ke BKN.

Kepala Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Aan Fauzan menambahkan, tenaga Non ASN mengajukan sanggahan paling lama lima hari setelah hasil pendataan pra-finalisasi diumumkan, yakni mulai hari ini tanggal 5 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2022.

Kata dia, BKD dapat menerima alasan sanggahan yang diajukan oleh tenaga non ASN apabila bukti-bukti yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan untuk selanjutnya akan di entri ke dalam aplikasi pendataan tenaga non ASN. Apabila sanggahan tenaga non ASN tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, maka BKD berhak menolak sanggahan yang diajukan.

Kemudian, lanjutnya, apabila terdapat tenaga non ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan dan seharusnya tidak termasuk ke dalam data yang diumumkan, maka masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ke website BKN dan BKD disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Aan menerangkan, uji publik ini dilakukan untuk melihat respons masyarakat. Sanggahan dapat dilakukan untuk dua hal. Pertama untuk dirinya sendiri. “Mungkin mereka menganggap bahwa saya pun sebetulnya sama dokumennya dengan teman saya yang sudah masuk. Silakan lakukan sanggahan di website BKN nanti ditembuskan,” ujarnya.

Kedua, lanjut Aan, masyarakat dapat menyanggah apabila ternyata sebetulnya ada tenaga honorer yang terdata tapi tidak layak. Sebagai uji publik, maka semua masyarakat dapat mengakses dan mengajukan sanggahan.

Kata dia, dalam website BKD, pihaknya sudah menampilkan seluruh nama-nama tenaga honorer yang sudah masuk dalam pendataan. “Kalau misalnya ada yang komplain silakan komplainnya itu melalui website BKN,” tegasnya.

Terkait 4 ribu nama yang tidak dapat diinput ke aplikasi BKN, Aan mengaku akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Apabila dalam perjalanannya ada petunjuk lain dari pemerintah pusat, pihaknya akan mengikuti.

“Misalkan oh kriteria ini dimungkinkan masuk akan kita upload ulang yang sisa-sisa tersebut. Tapi tentunya kan kita juga mengupload karena itu sudah sistem kita mau lakukan. Misalkan kriteria pengemudi ternyata di sistem yang tidak ada pengemudi, kan dia menolak sendiri,” terangnya. Meskipun begitu, sebanyak 4 ribu tenaga honorer itu masih tetap bekerja di Pemprov dan masih punya job desk.

Kata dia, pendataan ini sifatnya bukan berarti yang sudah masuk itu lantas diangkat jadi PPPK atau menjadi CPNS, tapi lebih kepada pendataan pemetaan. “Pusat itu ingin memetakan dulu, ada berapa sih jumlah honorer seluruh Indonesia. Apa namanya disiplin keilmuannya. Apa mereka diberi tugas apa hal-hal seperti ini. Pada prinsipnya bebas silakan ketika mereka melakukan sanggahan nanti setelah lima hari,” tuturnya. (nna/alt)