CILEGON – Sisa Lebih Perhitungan Ang­garan (Silpa) APBD Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp80 miliar menuai soro­tan dari kalangan pengamat dan DPRD. 

Besarnya Silpa dinilai mencerminkan belum optimalnya realisasi belanja dae­rah, di tengah masih banyaknya kebu­tuhan masyarakat yang mendesak.

Berdasarkan data keuangan daerah, realisasi belanja APBD 2025 baru men­capai Rp1,93 triliun atau 88,73 persen dari target Rp2,17 triliun. 

Rendahnya serapan belanja tersebut dinilai menjadi salah satu faktor utama munculnya Silpa dalam jumlah besar.

Pengamat Ekonomi Politik dari Synergy Riset Center, Hadi Rusmanto mengatakan, Pemerintah Kota Cilegon, khususnya Walikota dan wakil Walikota, perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur belanja daerah.

“Pemerintah Kota Cilegon harus segera melakukan evaluasi. Kenapa masih ada Silpa Rp80 miliar, padahal kita tahu di beberapa dinas penyerapan anggaran­nya masih kurang. Ini harus dijelaskan dan dievaluasi secara serius,” ujar Hadi kepada Radar Banten.

Menurutnya, Silpa sebesar Rp80 miliar seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Apalagi, saat ini daya beli masyarakat di­nilai masih lemah dan aktivitas eko­nomi belum sepenuhnya pulih.

“Harusnya Rp80 miliar itu bisa me­ningkatkan perekonomian. Daya beli masyarakat masih kurang, masyarakat sulit belanja. Jangan justru bangga de­ngan Silpa, seolah itu prestasi. Justru Silpa besar ini jadi tanda tanya, kenapa bisa terjadi,” tegasnya.

Hadi menilai, besarnya Silpa meng­indika­sikan masih adanya keraguan da­lam membelanjakan anggaran. Pa­dahal, belanja pemerintah sangat di­butuhkan untuk menggerakkan ekonomi daerah.

“Berarti ada yang tidak berani belanja. Padahal anggaran itu bisa dipakai untuk pendidikan, misalnya program beasiswa, berapa mahasiswa yang bisa dibantu. Bisa juga untuk kesehatan, pem­ba­ngunan jalan, dan pencegahan banjir,” katanya.

Ia menyinggung kondisi Kota Cilegon yang belum lama ini dilanda banjir. Me­nurutnya, anggaran seharusnya dimak­simalkan untuk upaya pencegahan, bu­kan justru menyisakan Silpa besar setelah bencana terjadi.

“Kalau banjir sudah terjadi, lalu di sisi lain pemimpin justru bangga dengan Silpa, itu jadi pertanyaan besar bagi ki­ta semua,” tandasnya.

Sorotan senada disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta. Politisi Fraksi PKS itu menilai Silpa APBD 2025 perlu disikapi secara objektif dan menyeluruh, bukan secara simplistis.

“Silpa memang tidak selalu bermakna negatif. Dalam konteks tertentu bisa mencerminkan kehati-hatian fiskal dan kemampuan menjaga stabilitas keuangan daerah. Namun, Silpa yang cukup besar tetap menjadi catatan penting bagi DPRD dalam fungsi pengawasan,” ujar Qoidatul Sitta, Selasa (6/1).

Ia menjelaskan, besarnya Silpa meng­indikasikan adanya program dan kegiatan yang perencanaannya belum matang atau pelaksanaannya tidak berjalan optimal. 

Penyebabnya bisa beragam, mulai dari kendala administrasi, keterlambatan lelang, masalah teknis di lapangan, hingga lemahnya koordinasi antar perangkat daerah.

“Padahal di saat yang sama, Kota Cilegon masih menghadapi persoalan mendasar seperti penanganan banjir, perbaikan infrastruktur lingkungan, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PAN, Rahma­tulloh, turut mempertanyakan konsistensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menyoroti perbedaan antara perencanaan dan realisasi Silpa.

“Dalam RPJMD 2025, Silpa kalau tidak salah direncanakan sekitar Rp40 miliar. Tapi realisasinya mencapai Rp80 miliar. Artinya ada program yang tidak disele­saikan. Kami di Banggar meminta penjelasan TAPD, sementara masyarakat menunggu APBD untuk rakyat,” tegas Rahmatulloh. (mg-01/bam)