CILEGON – Banyak warga terjebak jasa pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong karena belum memahami layanan keuangan yang legal. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) intens melakukan literasi keuangan kepada masyarakat.

Perwakilan OJK Regional I DKI–Banten Purnama Jaya menjelaskan, angka literasi jasa keuangan atau masyarakat yang paham terhadap jasa keuangan diperkirakan hanya 30 persen. Semen­tara untuk inklusi mencapai 70 persen. Hal itu menyebabkan banyak orang yang menggunakan jasa keuangan, tapi tidak mengerti risiko dan layanan jasanya.

“Tadi kata Pak Wali itu ada gap (jarak) se­kitar 30 persen antara literasi dan inklusi. Jadi banyak orang tidak mengetahui risikonya dan layanan jasa sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini yang akan disamakan jaraknya, se­hingga tidak lagi orang terjebak dengan investasi bodong. Mereka tidak paham, karena melihat keuntungan tinggi, padahal itu tidak logis,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/9).

Ia menjelaskan, permasalahan itu akan menjadi tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang terdiri dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankkan untuk meningkatkan literasi sampai sama dengan nilai inklusi.

“Banyak program, misalnya rekening satu pelajar, green financing atau pembiayaan hijau kepada pelaku UMKM, seperti bank sampah yang berorientasi dengan lingkungan. Lalu juga bisnis matching yang menghu­bungkan UMKM dengan perbankan,” ujarnya. 

Saat ini, papar Purnama, di Provinsi Banten baru hanya ada empat TPKAD yang sudah terbentuk. Sementara empat lainnya, termasuk Cilegon sedang dilakukan pembentukan. 

“Ini tengah terbentuk. Biasanya nanti ketuanya dari perwakilan pemerintah dan akan ada pengurus dari OJK dan lainnya. Ini menjadi arahan dari Pak Presiden yang dimandatkan kepada Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.

Walikota Cilegon Helldy Agustian pada acara tersebut berharap nilai jarak literasi keuangan harus diperkecil. Pihaknya akan menyurati semua sekolah agar para siswa mampu memiliki tabungan sehingga literasi tentang jasa keuangan semakin meningkat.

 “Kalau perlu nantinya akan dibuat surat kepada seluruh sekolah, sehingga ada minimal 90 persen siswa di Kota Cilegon bisa memiliki tabungan. Ini supaya soal literasi keuangan bisa diberikan kepada para siswa,” ujarnya. 

Helldy menjelaskan, saat ini dana kredit usaha rakyat (KUR) dari tujuh bank BUMN di Kota Cilegon menye­diakan sekitar Rp1 triliun lebih. Untuk itu diharapkan bisa diakses oleh para pelaku UMKM di Kota Cilegon.

“Artinya ini bisa mengurangi jarak literasi dan inklusi jasa keuangan. Kami harap ini juga sesuai dengan keinginan adanya TPAKD. Menyejahterakan masyarakat lewat fasilitas percepatan keuangan,” pungkasnya. (brp/bie)