Untuk Pengendalian Inflasi

LEBAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menyiapkan anggaran Rp4,5 miliar untuk pengendalian in­flasi pasca-kenaikan bahan bakar mi­nyak (BBM). Anggaran tersebut ber­sumber dari bantuan tidak terduga (BTT).

“Ya, ada surat pemberitahuan dari Ke­menterian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemerintah daerah agar mem­persiapkan penanganan inflasi, ter­utama terkait kenaikan harga BBM,” kata Bupati Iti Octavia Jayabaya di gedung DPRD Lebak, kemarin.

Menurutnya, pemerintah pusat me­laui Kemendagri mengintruksikan pe­merintah daerah untuk menganti­sipasi inflasi. Jangan sampai, persoalan tersebut tidak diantisipasi, karena akan berdampak luas terhadap kondisi eko­nomi masyarakat di daerah.

“Tapi belum disampaikan juga untuk pe­tunjuk pelaksana (juklak) dan pe­tunjuk teknis (juknis) seperti apa ter­kait penggunaan BTT untuk pe­na­nganan inflasi,” ujarnya.

Terpisah Asisten daerah (Asda) II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lebak Ajis Suhendi mengatakan, kendati juklak dan juknis penanganan inflasi akibat kenaikan BBM belum jelas, Pemkab Lebak menyiapkan alo­kasi anggaran Rp4,5 miliar yang di­per­untukan untuk pengendalian inflasi.

“Untuk menangani inflasi di Lebak, kita rencananya akan menggelar pasar murah. Untuk teknisnya masih akan dibahas bersama organisasi perangkat dae­rah (OPD) terkait,” kata Ajis.

Untuk itu, Ajis akan menggelar rapat koordinasi dengan organisasi pe­rangkat daerah terkait, seperti Dinas Per­in­dustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Sosial (Dinsos). “Kita pas­tikan, pemerintah daerah akan me­lakukan berbagai upaya untuk men­cegah inflasi di daerah,” tukasnya.(nce/tur)