*Tekan Inflasi di Kota Serang

SERANG–Pemkot Serang merencanakan alokasi anggaran Rp4 miliar untuk bantuan sosial (Bansos) dalam rangka menekan dampak inflasi tahun 2022. Besaran bantuan tersebut berdasarkan perhitungan dua persen dari dana transfer umum (DTU) Pemerintah Pusat untuk Kota Serang sebesar Rp200 miliar.

Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Aturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan mulai Senin (5/9) kemarin.

Pada aturan tersebut, sasaran bansos diperuntukan kepada ojek, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan nelayan. Kemudian untuk penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, seiring dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sejumlah kebutuhan pangan, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan untuk pemerintah daerah menyiapkan dana bantuan guna menekan inflasi di daerah. “Kalau hitung-hitungan kami sekitar Rp4 miliar untuk bantuan menekan laju inflasi di Kota Serang,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/9).

Kata Nanang, dari anggaran Rp4 miliar tersebut, akan dianggarkan atau dibagi untuk sejumlah bantuan yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat. “Ada empat jenis bantuan. Seperti bansos, penciptaan lapangan kerja, subsidi transportasi, dan peruntukkan sosial lainnya,” terangnya.

Nanang menjelaskan, inflasi diakibatkan beberapa faktor, seperti perayaan hari-hari besar meningkatnya permintaan masyarakat pada jenis sembako tertentu. Termasuk, berkurangnya pasokan di tengah permintaan pasar cukup tinggi. “Inflasi ini seringkali dipicu karena hari-hari besar seperti maulid nabi, lebaran, permintaan banyak, jadi tinggi,” katanya.

Di Kota Serang, kata Nanang, inflasi dipengaruhi oleh harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, hingga telur yang mengalami kenaikan sebelum harga BBM naik. Terlebih, Pasar Induk Rau (PIR) Kota Serang menjadi salah satu pasar induk yang pembelinya berasal dari berbagai wilayah, seperti Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. “Inflasi itu kan kebutuhan konsumsi masyarakat tinggi, sementara daya beli sangat rendah,” terangnya.

Ia mencontohkan, salah rencana bansos akan diberikan melalui Dinas Ketahan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Serang melalui bantuan bibit cabai dan bawang. “Karena inflasi di kabupaten/kota itu ada pada cabai, dan bawang. Ini masih dalam pembahasan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wachyu B Kristiawan mengatakan, dua persen dari DTU tersebut belum dijabarkan dalam APBD Perubahan 2022, sementara Pemkot Serang dan DPRD telah menyetujui APBD Perubahan tersebut. “Ini akan menjadi evaluasi karena kita sudah disetujui (APBD Perubahan-red) sementara PMK baru keluar,” katanya.

Kata Wachyu, pihaknya akan meminta bahan evaluasi untuk memasukkan 2 persen sesuai arahan Pemerintah Pusat dalam proses evaluasi APBD Perubahan yang disampaikan kepada Pemprov Banten. “Saya harap kalau besok (hari ini-red) menyampaikan kesana (APBD perubahan-red) paling tidak Jumat sudah dievaluasi, karena kita harus menindaklanjuti ke dewan lagi sebelum tanggal 15 September 2022,” katanya.

 “Kalau lebih dari itu, Pemkot Serang bisa kena pinalti dari pemerintah pusat, misalnya DTU kita ditahan,” tambah Wachyu. (fdr/nda)