SERANG--Namanya hampir sama dengan bangunan megah yang dibangun Pemerintah DKI Jakarta. Jakarta International Stadium (JIS). Di Banten juga ada. Namanya Banten International Stadium. 

Namun nasib BIS tidak seberuntung JIS. Sejak diresmikan lima bulan lalu, hingga kini sepi. Tak ada event nasional. Apalagi even kelas internasional. Bahkan pihak ketiga yang mengelola BIS hingga September ini belum ada kejelasan.

Berdasarkan catatan Radar Banten, BIS diresmikan pada 9 Mei 2022 oleh Wahidin Halim jelang masa kerjanya sebagai Gubernur Banten berakhir 12 Mei 2022. 

Sementara JIS diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 24 Juli 2022, namun sejak diresmikan sudah banyak kegiatan yang digelar disana.

Pasca diresmikannya Banten International Stadium (BIS), Komisi IV DPRD Banten belum menerima laporan terkait pengelolaan stadion bertaraf internasional tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Banten M Nizar mengatakan, Pemprov Banten harus segera memastikan pengelolaan stadion yang menghabiskan anggaran hampir satu triliun tersebut.

“Kita tidak mau keberadaan stadion ini menimbulkan masalah baru, jadi harus jelas kebijakan Pemprov Banten dalam mengelola BIS,” katanya.

Komisi IV, kata dia, memberikan perhatian khusus pada Stadion Banten, lantaran anggaran pembangunannya sebagian besar menggunakan dana pinjaman daerah.

“Stadion ini hasil utang, jadi harus jelas pengelolaannya. Jangan sampai salah kelola apalagi sampai mangkrak,” bebernya.

Dalam rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022, lanjut Nizar, anggaran infrastruktur disepakati untuk digeser ke hal yang prioritas, termasuk anggaran pembangunan jalan penunjang di Stadion Banten.

“Anggaran DPRKP yang saat ini mengelola sementara stadion, ada beberapa yang digeser lantaran pembangunan tidak akan terkejar waktunya hingga akhir tahun,” katanya.

Senada, Ketua Komisi III DPRD Banten Muhammad Faizal mengharapkan keberadaan BIS menambah pendapatan daerah.

“Kita tentu bangga mempunyai stadion bertaraf internasional. Tapi harus dipikirkan bagaimana aset pemprov ini berdampak baik pada pembangunan daerah,” katanya.

Ia melanjutkan, selain menambah pendapatan daerah, BIS juga harus bisa dirasakan manfaatnya untuk kegiatan seluruh masyarakat Banten.

“Semua pembangunan yang mengunakan anggaran daerah harus dirawat dengan baik. Terlebih stadion Banten yang menyedot anggaran besar. Makanya lembaga atau badan yang akan mengelola BIS harus yang kompeten, dan ini tanggungjawab kita semua untuk mengingatkannya,” tegasnya.

Sementara itu, Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) sejak awal mengingatkan Pemprov Banten bahwa BIS membutuhkan anggaran pemeliharaan yang tak sedikit. Bahkan per tahunnya bisa melebih anggaran beberapa dinas di Pemprov Banten.

Menurut Direktur Eksekutif ALIPP Uday Suhada, beban pemprov tidak hanya memikirkan pengelolaan BIS saja. Tapi pembayaran pinjaman daerah yang mulai tahun 2022 sudah harus dicicil.

“Hasil perhitungan sementara, anggaran pemeliharaan untuk stadion bertaraf internasional per tahunnya bisa di atas Rp100 miliar. Dari mana pemprov menyiapkan anggaran itu. Sedangkan bayar utang SMI tahap I harus dicicil delapan tahun ke depan dimulai 2022,” ungkapnya.

Bagi ALIPP, siapa pun pemimpin Banten kalau hanya sekadar membangun semuanya bisa melakukannya. Tapi problemnya tidak semua pemimpin memiliki konsep yang utuh bagaimana mengelola dan memelihara hasil pembangunannya.

“Jangan sampai kita bisa membangun, tapi tidak bisa mengelola dan memeliharanya. Dan yang terpenting jangan sampai pengelolaannya menjadi beban pemerintah daerah,” tuturnya.

Uday berharap, pembangunan Stadion Banten menjadi pembelajaran bagi para pemangku kepentingan di Banten. Bukan tidak boleh membangun proyek mercusuar. Hanya saja utamakan dulu kebutuhan rakyat.

“Jangan sampai mangkrak, karena rakyat yang membayar cicilan utangnya melalui pajak yang dibayar setiap tahun,” tegasnya. (den/asp)