DECEMBER 9, 2022
Radar Serang

Potensi Zakat Belum Tergali

post-img

ZAKAT: Ketua BAZNAS Pusat Noor Achmad (tengah) didampingi Ketua BAZNAS Provinsi Banten Syibli Sarjaya memberikan keterangan pers kepada awak media, di Le Semar Hotel, Kamis (6/10).  (ROSTINAH/RADAR BANTEN )

SERANG – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperkirakan potensi zakat di Banten mencapai Rp11,6 triliun. Namun, rea­lisasinya tahun ini diperkirakan hanya se­kira Rp600 miliar.

Ketua Baznas Pusat Noor Achmad me­nga­takan, banyak potensi zakat di Banten. “Tapi sampai saat ini baru Rp464 miliar. Sampai akhir tahun diperkirakan Rp600 miliar,” ujar Noor Achmad usai rapat koordinasi dan kerja daerah Baznas se Provinsi Banten di Le Semar Hotel, Kamis (6/10).

Kata dia, ada beberapa potensi yang belum tergali. Misalnya saja perusahaan-perusahaan dan sektor pertanian.

Untuk itu, ia meminta Baznas Provinsi Ban­ten menggali potensi dengan cara berko­la­borasi dengan kepala daerah di wilayah ma­sing-masing. Apalagi, masyarakat juga perlu diedukasi terkait manfaat zakat. “Zakat meng­atasi problem manusia dan kema­nusiaan,” ujarnya.

Kata dia, apabila pemerintah dan Baznas ber­satu, maka problem masyarakat dapat diatasi. Seperti kemiskinan dan stunting.

Sementara itu, Ketua Baznas Provinsi Banten Syibli Sarjaya mengatakan, perlu ada sinergi an­tara Pemprov Banten dan pemerintah kabu­paten/kota untuk mengoptimalkan zakat di Banten. Dari sembilan pemerintah daerah di Banten, semuanya sudah bekerja­sama dengan Baznas. “Tinggal meningkatkan,” ujarnya.

Kata dia, masih banyak yang belum menge­tahui manfaat zakat. Padahal, zakat itu bisa mensejahterakan diri sendiri dan orang lain.

Untuk semakin mengoptimalkan zakat, pihak­nya akan menyisir perusahaan-perusahaan agar menyalurkan zakat melalui Baznas.

Di tempat yang sama, Pimpinan Baznas Pu­sat Zainulbahar Noor mengatakan, angka ke­miskinan di Indonesia masih 10 persen. Padahal pemerintah bisa memposisikan Baznas setara dengan KPU atau KPK. Upaya untuk pemberantasan kemiskinan diserahkan kepada Baznas. “Bisa mendampingi anggaran pemerintah daerah. Dengan begitu kemiskinan di Indonesia termasuk Banten bisa diatasi,” ujarnya. (nna/nda)