Pemerintah Verifikasi Data Hingga Tingkat RT

CILEGON - Sebanyak 4,2 persen dari total masya­rakat Cilegon atau sekira 19 ribu orang tercatat sebagai mayarakat sangat miskin.

Angka itu mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon.

Kemarin, Kamis (7/7) dipimpin oleh Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon membahas upaya penanganan persoalan tersebut di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon.

Dikonfirmasi Radar Banten usai rapat, Sanuji menjelaskan, secara keseluruhan, mengacu pada DTKS, warga Cilegon yang tercatat miskin, sangat miskin, rawan miskin dan rentan miskin sebanyak 150 ribu orang atau sekira 30 persen dari total penduduk Kota Cilegon. “Yang 4,2 persen itu kategori sangat miskin,” ujar Sanuji.

Menurutnya, data tersebut perlu dikroscek kembali ke lapangan guna menyesuaikan data dengan kondisi sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan diminta untuk melakukan verifikasi data hingga level RT dan RW.

Data itu kemudian akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program upaya penanganan kemiskinan.

“Untuk yang 4,2 persen yang sangat miskin, 2024 harus sudah selesai, sesuai dengan arahan Pak Presiden,” ujar Sanuji.

Untuk menyelesaikan program itu, usai verifikasi data, pemerintah akan melakukan upaya-upaya penyelamatan sosial, misalnya memberikan bantuan tepat sasaran.

Kemudian, mendorong terciptanya lapangan pekerjaan agar masyarakat bisa bekerja.

“Ketiga, kita lakukan upaya pengem­bangan ekonomi, keempat pelayanan dasar, misalnya memberikan bantuan renovasi rumah, dan lainnya,” ujar Sanuji.

Terkait proses verifikasi data hingga level RT dan RW, OPD, kecamatan, dan kelurahan diberikan tenggat waktu.

Terpisah, Kepala Bappeda Kota Cilegon Wilastri Rahayu menjelaskan, verifikasi data kemiskinan dilakukan selama dua pekan kedepan. “Jadi setelah rapat ini, agenda selanjutnya, penyerahan data DTKS dari Dinas Sosial ke OPD, camat hingga lurah, kemudian data tersebut diverifikasi hingga ke level kelurahan selama dua minggu dari sekarang,” ujar Wilastri.

Kemudian, setelah diterima hasil verifikasi tersebut akan diserahkan kepada Dinsos selaku pengelola data. “Nanti setelah dievaluasi oleh pihak Dinsos nanti akan dibahas dirapat evaluasi di minggu kedua Agustus mendatang,” ujarnya. (bam/air)