JAKARTA - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh pe­mangku kepentingan untuk dapat bers­inergi dalam mendorong pengem­bangan pasar pembiayaan perumahan di Indonesia. 

Sri Mulyani juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun policy framework atau kerangka kebijakan dan mengembangkan aturan hingga instrumen dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia.

Bank Indonesia, lanjut dia, dalam hal ini dapat melakukan melalui policy makro­prudential-nya yaitu dengan menurunkan risiko dari Aset Tertimbang Menurut Risiko atau ATMR-nya untuk sektor perumahan dan melonggarkan loan to value. 

“Tujuannya adalah agar lebih banyak yang berani mendanai sektor perumahan karena risikonya diturunkan bobotnya oleh bank sentral kita di dalam prudential frame- nya. Kerja sama yang erat dengan bank sentral melalui makroprudensial, OJK melalui mikroprudensial, dan Kementerian Keuangan dari sisi instrumen keuangan negara maupun dengan industri dan peran para investor itu menjadi sangat penting,” ungkap Menkeu saat membuka Unlocking Securitization Role in Developing Sustainable Finance yang digelar Direktorat Jederal Kekayaan Negara dan PT Sarana Multigriya Fiansial (Persero) atau SMF, Rabu (6/7) di Hotel Borobudur Jakarta.

Menkeu berharap terbangunnya forum sekuritisasi yang baik di Indonesia yang terdiri dari mereka yang memiliki keahlian serta ikut merintis munculnya suatu produk sekuritisasi namun yang tetap bertanggung jawab, di mana underlying-nya harus tetap sound, risk management harus tetap baik dan juga transparan.

“Kita dapat belajar dari kegagalan Amerika Serikat pada tahun 2008-2009 di mana asset backed security-nya mereka nggak tahu lagi apa aset yang ada di dalam security nya itu dan bahkan mereka tidak bisa mengetahui berapa risiko dari aset tersebut. Ini ekstrem yaitu excessive securitization dengan risk framework yang sangat mungkin tinggi, kita berharap Indonesia belajar dari hal tersebut,” katanya mencontohkan.

Sri Mulyani menuturkan bahwa sekur­itisasi pada dasarnya adalah bagaimana sebuah aset KPR yang jangka panjang 15 tahun akan dicicil oleh pemiliknya, dan itu menjadi underlying asset yang bisa di issued sebuah surat berharga baru yang kemudian dijual di secondary market yang disebut Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

Pada hari kedua Unlocking Securitization Role in Developing Sustainable Finance, Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara memberikan dukungannya pada pengembangan sekuritisasi di Indonesia, khususnya untuk menekan gap kepemilikan dan kepenghunian rumah di Indonesia.

Suahasil menuturkan, sekuritisasi juga dapat menciptakan sumber likuiditas baru bagi perbankan maupun lembaga keuangan melalui perubahan aset yang tidak likuid seperti rumah dalam bentuk pinjaman, menjadi lebih likuid dalam bentuk pinjaman menjadi surat berharga. 

“Tentu salah satu hal yang harus kita dorong adalah sekuritisasi di pasar perumahan. Sekuritisasi adalah salah satu solusi yang dapat mengurangi risiko maturity mismatch yang dapat terjadi dalam pembiayaan jangka panjang, contohnya pada sektor perumahan. Selain itu, sekuritisasi juga menciptakan nilai dengan mengurangi biaya perantara dan meningkatkan peluang untuk berbagi risiko dan diversifikasi risiko,” kata Wamenkeu, Kamis (7/7), secara virtual.

Ia menegaskan, untuk mendukung pasar sekuritisasi yang lebih baik, diharapkan para pelaku pasar dapat berkolaborasi dan aktif memberikan masukan kepada juga regulator. Selain itu investor juga penting dalam membangun pemahaman yang sama tentang sekuritisasi aset dan instrumennya. (bie)