Untuk Antisipasi Bencana Alam di Akhir 2022

LEBAK-Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Lebak tahun ini meng­alo­kasikan anggaran bantuan tidak terduga (BTT) untuk penanganan bencana alam Rp30 miliar. Saat ini, anggaran BTT tersisa Rp18 miliar untuk meng­antisipasi terjadinya bencana di akhir 2022. 

Asisten Daerah (Asda) II Bidamg Ekonomi dan pembangunan (Ekbang) Setda Lebak Ajis Suhendi mengatakan, dana BTT untuk penanggulangan ben­cana alam tahun ini mengalami pe­ningkatan dibanding tahun lalu. Pasalnya, wilayah Lebak merupakan zona merah bencana longsor, angin kencang, gempa bumi, dan tsunami.

“Ya, dana BTT yang ada saat ini tinggal Rp18 miliar dari Rp 30 Miliar. Dari Rp18 miliar itu, Rp4,5 miliar untuk penang­gulangan pasca kenaikan bahan bakar minyak. Sedangkan sisanya untuk cadangan penanganan bencana pada akhir tahun ini. Karena Lebak merupakan zona rawan bencana alam, dimana hampir sebagian besar daerah merupakan daerah rawan bencana,” kata Ajis Suhendi kepada Radar Banten, kemarin.

Mantan Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan (Adpem) Setda Lebak ini mengungkap, cuaca ekstrem yang melanda wilayah Indonesia berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam di daerah. Karenanya, Ia mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap ancaman banjir, longsor, dan angin puting be­liung. Jika masyarakat lengah, dia khawatir bencana alam yang terjadi dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil yang besar. Apalagi, beberapa waktu lalu Lebak juga digun­cang bencana gempa yang menye­babkan ratusan rumah rusak.

“Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan bencana alam selama setahun. Itupun apabila anggarannya ada. Karenanya saya harap, dana yang di­siap­kan untuk penanganan bencana alam cukup untuk satu tahun,” ungkapnya.

Kepala Pelaksana Badan Penang­gulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak Feby Rizky Pratama mengatakan, berdasarkan pemetaan BPBD, sebagian besar wilayah Lebak ra­wan banjir. De­ngan rincian, Keca­matan Rangkas­bitung, Kalanganyar, Cimarga, dan Cibadak. Selanjutnya, Kecamatan Ci­le­les, Malingping, Wanasalam, Pang­ga­rangan, Bayah, Sobang, Cigemblong, Banjarsari Muncang, Cilograng, dan Gunungkencana. 

Sedangkan 19 daerah rawan tanah longsor, yakni Rangkasbitung, Cibadak, Kalanganyar, Cipanas, Lebakgedong, Mun­cang, Sobang, Leuwidamar, Ci­marga, Bojongmanik, Cirinten, Cikulur, Cileles, Cihara, Panggarangan, Bayah, Cibeber dan Cilograng.

“Saya telah perintahkan kepada seluruh Camat untuk selalu memonitor wilayahnya, khususnya di daerah titik rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Jika terjadi bencana, se­gera menginformasikan kepada BPBD. Sehingga, bisa dengan cepat diberikan bantuan,” ujarnya.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Lebak Ucuy Masyhuri Sajim menyatakan, keterbatasan anggaran membuat Pemkab Lebak tidak bisa mengalo­kasikan dana besar untuk penanganan bencana alam. Untuk itu, dia meminta kepada Pemprov Banten dan peme­rintah pusat agar berpartisipasi dalam penanganan bencana alam di wilayah Lebak. Apalagi, sudah ditetapkan Ba­dan Nasional Penanggulangan Ben­cana Nasional (BNPB) sebagai kabupaten rawan bencana.

“Iya, anggaran BTT di APBD Lebak naik dibandingkan tahun lalu. Kita belum bisa mengalokasikan anggaran yang cukup besar mengingat keuangan yang cukup terbatas,” jelasnya.

Politisi Demokrat ini mengatakan, Bupati punya komitmen dalam penang­gulangan bencana alam. Namun demikian, Ucuy mengajak kepada masyarakat Lebak dan Banten untuk proaktif membantu masyarakat yang jadi korban bencana.

“Sejauh ini kami menilai Pemkab sudah cukup proaktif menangani mu­sibah bencana alam yang terjadi di daerah,” tukasnya. (nce/tur)