DECEMBER 9, 2022
Radar Serang

BPKAD Tertinggi, Badan Penghubung Terkecil

post-img

SERANG-Pada APBD Provinsi Banten Tahun Ang­garan (TA) 2023, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menda­pat­kan porsi anggaran paling besar yakni Rp3,2 triliun. Sedangkan, Badan Penghubung Provinsi Ban­ten mendapatkan porsi terkecil yaitu hanya Rp13,25 miliar.

Berdasarkan data BPKAD Provinsi Banten, setelah BPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Ban­ten menempati posisi kedua penerima anggaran ter­besar yakni Rp3,12 triliun. Kemudian, Dinas Kese­hatan Rp1,15 triliun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp863,15 miliar, Dinas Peru­mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp763,69 miliar, serta Sekretariat DPRD yakni sebesar Rp488,91 miliar.

Sedangkan, OPD yang mendapatkan porsi anggaran terkecil selain Badan Penghubung yakni Dinas Ko­perasi UKM Rp27,39 miliar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp28,99 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Desa Rp32,12 miliar, serta Dinas Pe­nanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin­tu Rp35,54 miliar.

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menga­ta­kan, berdasarkan postur APBD, BPKAD menda­pat­kan porsi anggaran terbesar. “Karena sarang uang adanya di BPKAD, maka di sarang itu lah (ang­garan terbesar-red),” ujar Al Muktabar, kemarin. 

Ia mengatakan, belanja APBD tahun ini diprioritas­kan untuk pelayanan dasar. Pemprov Banten kon­sis­ten terhadap pelayanan dasar karena hal itu adalah mandatori rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026. “Hal-hal yang terkait dengan la­yanan dasar terukur dari kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” papar Al. 

Selain itu, pihaknya juga konsen untuk penanganan stun­ting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrem. K­ata dia, gubernur sebagai wakil penerintah pusat di daerah, di samping melaksanakan 32 urusan, ju­ga hal-hal lain yang tidak disentralisasikan untuk partner­ship bersama. “Tercermin dari hubungan For­kompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Da­erah-red) Banten,” tuturnya.

Berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 10 Ta­hun 2022 tentang APBD TA 2023, pendapatan daerah Banten tahun ini diproyeksikan sebesar Rp11,54 triliun yang terdiri dari pendapatan asli da­erah Rp7,94 triliun, pendapatan transfer Rp2,98 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp13,84 miliar. Sedangkan, untuk belanja daerah Rp11,77 triliun, yang terdiri dari belanja ope­rasi Rp6,83 triliun, belanja modal Rp1,79 triliun, belanja tidak terduga Rp79,04 miliar, dan belanja transfer Rp3,06 triliun.

Dengan begitu ada defisit Rp227,19 miliar yang akan ditutupi oleh pembiayaan.

Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengaku anggaran BPKAD paling besar karena ada belanja bagi hasil. “Terbesar untuk bagi hasil pajak ke kabupaten/kota,” ujarnya. (nna/nda)