SERANG-Pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2023, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten mendapatkan porsi anggaran paling besar yakni Rp3,2 triliun. Sedangkan, Badan Penghubung Provinsi Banten mendapatkan porsi terkecil yaitu hanya Rp13,25 miliar.
Berdasarkan data BPKAD Provinsi Banten, setelah BPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menempati posisi kedua penerima anggaran terbesar yakni Rp3,12 triliun. Kemudian, Dinas Kesehatan Rp1,15 triliun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp863,15 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp763,69 miliar, serta Sekretariat DPRD yakni sebesar Rp488,91 miliar.
Sedangkan, OPD yang mendapatkan porsi anggaran terkecil selain Badan Penghubung yakni Dinas Koperasi UKM Rp27,39 miliar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp28,99 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Desa Rp32,12 miliar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp35,54 miliar.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, berdasarkan postur APBD, BPKAD mendapatkan porsi anggaran terbesar. “Karena sarang uang adanya di BPKAD, maka di sarang itu lah (anggaran terbesar-red),” ujar Al Muktabar, kemarin.
Ia mengatakan, belanja APBD tahun ini diprioritaskan untuk pelayanan dasar. Pemprov Banten konsisten terhadap pelayanan dasar karena hal itu adalah mandatori rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026. “Hal-hal yang terkait dengan layanan dasar terukur dari kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” papar Al.
Selain itu, pihaknya juga konsen untuk penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrem. Kata dia, gubernur sebagai wakil penerintah pusat di daerah, di samping melaksanakan 32 urusan, juga hal-hal lain yang tidak disentralisasikan untuk partnership bersama. “Tercermin dari hubungan Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah-red) Banten,” tuturnya.
Berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023, pendapatan daerah Banten tahun ini diproyeksikan sebesar Rp11,54 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah Rp7,94 triliun, pendapatan transfer Rp2,98 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp13,84 miliar. Sedangkan, untuk belanja daerah Rp11,77 triliun, yang terdiri dari belanja operasi Rp6,83 triliun, belanja modal Rp1,79 triliun, belanja tidak terduga Rp79,04 miliar, dan belanja transfer Rp3,06 triliun.
Dengan begitu ada defisit Rp227,19 miliar yang akan ditutupi oleh pembiayaan.
Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengaku anggaran BPKAD paling besar karena ada belanja bagi hasil. “Terbesar untuk bagi hasil pajak ke kabupaten/kota,” ujarnya. (nna/nda)
Banten Hari Ini
- Utama
- Kab Serang
- Radar Serang
- Pandeglang
- Lebak - Viral
- Tangerang - Viral
- Olahraga
- Hukrim
- Love Story - Inspirasi
- Bisnis - Peluang Usaha
- Sambungan
- Cilegon
- Trendy
- Proud
- Cover Story
- Pesona Indonesia
- Legacy
- Kelurahan
- 18 PLUS
- MAMMY WOW
- ADVERTORIAL WARNA
- LRLA KOTA SERANG
- ADVERTORIAL BW
- KESEHATAN
- DP3AP2KB Kota Cilegon
- RADAR TRAVEL
- LPPD Tangerang
- 18 PLUS+
- ADV Pemkab Tangerang
- MOVIES
- PUPR LEBAK
- ADV PEMKAB PANDEGLANG
- GEN RB
- Serba Serbi Ramadan
- ADV PEMKAB PANDEGLANG 2
- HOBBY
- RAKYAT MEMILIH
- Potret Cilegon
- VIRAL
- LKBA Kabupaten Serang
- Academia Untirta
- INFO BHAYANGKARA
- INFO ADHYAKSA
- NUSANTARA metro disway
- FOKUS DISWAY
- TRAVELISTA
