SERANG– Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sepakat menolak rencana penghapusan tenaga honorer. Usulan tersebut muncul dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Apeksi di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (8/8).

Walikota Serang Syafrudin menuturkan, dalam rakernas ada lima isu yang menjadi akan dibahas oleh 98 Pemkot Seluruh Indonesia. Yakni, pemulihan ekonomi, perubahan regulasi pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), dan anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024.

Namun, ada satu poin yang menjadi perhatian bersama terkait dengan perubahan regulasi yang implementasinya menyulitkan Pemkot seluruh Indonesia. “Kita sama-sama menolak penghapusan tenaga honorer,” kata Syafrudin kepada Radar Banten, kemarin.

Hampir semua peserta rakernas bertajuk "Kota Kita Bangkit, yang Maju yang Bersinergi" itu menyoroti hal tersebut.

“Ini juga ternyata menjadi perhatian Pemkot seluruh Indonesia,” terangnya.

Dia mengungkapkan, penolakan ini tentu berdasarkan kebutuhan operasional Pemkot seluruh Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan dalam melayani masyarakat.

Lalu, penerapan UU Cipta Kerja yang dinilai mempersempit kewenangan Pemkot, terutama terkait perizinan. Mereka berharap kewenangan pemkot dikembalikan seperti semula.

“Itu dua poin yang diperkuat,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang Subagyo mengatakan, fokus pembahasan Apeksi adalah terkait implementasi pemberhentian honorer dan perizinan yang diambil alih pemerintah pusat. “Kalau kaitan dengan penghentian honorer, disepakati seluruh Pemkot se-Indonesia menolak,” katanya.

Selain itu, kata Subagyo, reformasi birokrasi terkait dengan perubahan struktural ke fungsional, hubungan pengelolaan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, anggaran kelurahan sampai dengan anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Diketahui, pelaksanaan Rakernas XV Apeksi digelar di Kota Padang, Sumatera Barat mulai 7-10 Agustus 2022. Kegiatan tersebut, diikuti 98 Walikota se-Indonesia dibuka oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. (fdr/nda)