Tiga bulan pertama kepemimpinan Pj Gubernur Banten Al Muktabar dievaluasi Fraksi PDIP DPRD Banten. Masa adaptasi orang nomor satu di Banten dinilai sudah cukup, sehingga tinggal membuktikan kerja nyata dalam membangun Banten.

KETUA Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis mengungkapkan, tiga bulan yang sudah berlalu merupakan waktu yang lebih dari cukup untuk mela­kukan konsolidasi, koordinasi dan adaptasi, sehingga Al Muktabar harus membuktikan kinerjanya yang kon­kret untuk masyarakat.

“Waktu tiga bulan sudah cukup untuk berbulan madu. Segera akhiri bulan madunya, saatnya bekerja secara tegas dan konkret,” kata Muhlis kepada wartawan saat menyampaikan catatan Fraksi PDIP DPRD Banten, Senin (8/8).

Berdasarkan catatan Fraksi PDIP, lan­jut Muhlis, pada triwulan I me­mimpin Banten, Pj Gubernur sudah mam­pu melakukan komunikasi de­ngan baik, terutama dengan legis­latif maupun tokoh masyarakat Banten. 

“Secara responsif Pj Gubernur su­dah menghadiri undangan-undangan da­n menerima tokoh-tokoh masya­rakat yang ingin bertemu dengan PJ Gubernur Banten dengan baik, ka­mi sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun itu saja tidak cukup untuk memajukan Banten,” bebernya.

Masih dikatakan Muhlis, salah satu yang harus segera dilakukan Pj Gu­bernur Banten adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja birokrasi di Pemprov Banten. 

“Memasuki Triwulan II, Pak Al Muktabar harus menjalankan refor­masi birokrasi yang gagal dilakukan gubernur sebelum­nya,” urainya.

Ia menegaskan, Pj Gubernur Banten harus berani melakukan rotasi, mutasi dan promosi terhadap pejabat struk­tural birokrasi Pemprov Banten sesuai aturan yang berlaku.

“Harus ada penyegaran, tentunya de­ngan patokan kinerja OPD dan bi­rokrasinya,” tandasnya.

Pola disiplin waktu yang sudah dite­rapkan Pj Gubernur Banten selama tiga bulan pertama memimpin Banten, harus ditularkan kepada semua ASN di lingkungan Pemprov Banten. Ter­utama dalam menghadiri kegiatan dan komunikasi dengan DPRD Banten.

“Segera melakukan langkah-langkah yang tegas tanpa ragu dalam menja­lankan program pembangunan Pro­vinsi Banten, sekali lagi masa bulan madu sudah usai,” tegasnya.

Fraksi PDIP berharap, Pj Gubernur Banten dapat menempatkan pejabat birokrasi yang tepat di tempat yang tepat agar reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan baik dan benar. 

“Kami tunggu kinerjanya, terutama dalam hal reformasi birokrasi. Sebab pem­bangunan akan baik bila biro­krasinya sehat,” harapnya.

Diakhir paparannya, Muhlis me­nyam­­paikan sikap politik Fraksi PDIP. Me­nurutnya, Fraksi yang dipimpinnya bersikap objektif dalam menilai kinerja Pj Gubernur Banten.

“Tentu kami memberikan kritik yang membangun pada hal-hal yang masih kurang, dan mendukung penuh setiap langkah dan upaya Pj Gubernur Banten yang bertujuan untuk menye­jahterakan dan memajukan ma­sya­rakat Banten,” pungkasnya.

Terpisah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku dirinya siap di­berikan kritik atas kinerjanya oleh masyarakat Banten, termasuk oleh DPRD Banten selaku mitra pemprov dalam menyelenggarakan peme­rintahan daerah.

“Saya dilantik 12 Mei 2022, dan pada 12 Agustus ini saya tepat men­jabat PJ Gubernur selama tiga bulan. Silakan diberikan saran dan masukan, saya tidak anti kritik,” kata Al saat diskusi dengan Pengurus Pokja Warta­wan Harian dan Elektronik Provinsi Banten di Pendopo Lama Gubernur, Kota Serang, Senin (8/8) malam.

Ia melanjutkan, selama tiga bulan memimpin Banten sebagai penjabat gubernur, dirinya fokus melaksanakan tugas mandatori dari pemerintah pusat.

“Tugas utama dari Presiden adalah melakukan penanganan stunting, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, memulihkan per­ekonomian pasca pandemi Covid-19 serta menyiapkan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di daerah,” tuturnya.

Al Muktabar mengaku optimis bah­wa Provinsi Banten bakal menjadi daerah yang maju, lantaran memiliki kekuatan fiskal yang baik. Kuncinya tentu saja dengan kebersamaan dan menghormati perbedaan.

“Dengan bersama, kita yakin men­capai tujuan bersama. Unsur kita kuat sekali untuk menjalankan niat baik kita, akan selalu bersama dan terus menerus membangun Banten. Adapun perbedaan kalau kita kelola dengan baik akan menjadi kekuatan,” katanya.

Terkait kinerja pada tiga bulan per­tama, Al mengaku dirinya mematuhi aturan yang berlaku, dimana RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 telah ber­akhir 12 Mei lalu, sehingga pem­bangunan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

“Rambu-rambu pembangunan di Banten sesuai RPD yang tahun ini da­lam perencanaan, dan dilaksanakan mu­lai 2023-2025 dengan tetap meng­acu pada RPJDP Provinsi Ban­ten,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Al, dirinya juga mengambil kebijakan sesuai RPJMN yang didalamnya terkandung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya dalam mengambil kebijakan dalam koridor itu semua,” tegasnya.

Terkait tantangan berat yang diha­dapi pemprov saat knj, lanjut Al Muktabar, adalah menekan angka pengangguran yang cukup tinggi di Banten. Meskipun ini klasik, harus segera dicarikan solusi terbaik agar tenaga kerja lokal diprioritaskan oleh kalangan industri.

“Dalam waktu dekat saya akan mem­bangun komunikasi dengan ka­langan industri, untuk meminta perusahaan memprioritaskan tenaga kerjanya warga lokal Banten. Sesuai aturan hal itu menjadi keharusan,” pungkasnya. (den/air)