^{RAKERNAS: Walikota Cilegon Helldy Agustian (kiri) saat menjadi pimpinan sidang dalam Rakernas APEKSI.}

CILEGON-Walikota Cilegon Helldy Agustian menjadi salah satu pimpinan sidang mewakili Ko­misariat III (Pulau Jawa) dalam forum Rakernas Aso­siasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Padang, Sumatera Barat, Senin (8/8).

Dalam kesempatan itu, Helldy mene­gaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer pada 2023.  

“Jangan sampai dihapus lah, kasihan. Biar bagaimana pun mereka sudah mengabdi dan ikut melayani masyarakat,” katanya. 

Dari perwakilan masing-masing wilayah, para Walikota sependapat bahwa peng­ha­pusan tenaga honorer tidak realistis. Pe­nolakan penghapusan tenaga honorer rencananya diplenokan dalam rapat lan­jutan pada Selasa 9 Agustus 2022.

Helldy justru mengatakan, dirinya akan berjuang sekuat tenaga agar tenaga honorer dapat diprioritaskan menjadi ASN atau paling tidak P3K.

“Saya yakin teman-teman para Walikota Se-Indonesia juga sepakat dengan usulan yang saya sampaikan sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya. 

Dalam memperjuangkan nasib honorer, Helldy mengaku tidak ingin setengah-setengah. 

“Yang jadi prioritas bukan hanya tenaga pendidikan di Dinas Pendidikan dan tenaga kesehatan di Dinkes, tapi juga tenaga teknis. Itu penting karena berkaitan dengan pelayanan,” katanya. 

Asda I Kota Cilegon, Tatang Muftadi me­nambahkan, sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, Pemkot Cilegon tentu saja masih membutuhkan tenaga honorer. 

“Jumlah pegawai kita setiap tahun berkurang karena pensiun. Sementara jatah rekrutmen yang didapat Cilegon kurang memadai. Maka, untuk optimalisasi pelayanan, kita masih butuh honorer,” katanya. 

Sementara itu, Ketua APEKSI, Bima Arya Sugiarto juga mengatakan bahwa peng­hapusan honorer pada tahun depan tidak rasional. 

“Saya mengajak kepada semua kepala daerah untuk kompak mengawal masalah ini. Kalau honorer betul betul selesai di 2023, lumpuh semuanya,” ujarnya. (bam/air)