Upah Nakes Dinilai Tidak Layak
Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi
SERANG – Upah tenaga kesehatan (Nakes) honorer di Kota Serang dinilai tidak layak. Setiap bulannya, Nakes yang bertugas di Puskesmas hanya mendapatkan honor Rp250 ribu.
Ketua Forum Honorer Kota Serang Achmad Herwandi mengatakan, nakes di hampir semua Puskesmas di Kota Serang yang bekerja sebagai bidan dan perawat mendapatkan honor sebesar Rp250 per bulan. “Hampir rata-rata di setiap puskesmas ada, ada lima sampai tujuh orang terdiri dari perawat dan bidan,” katanya, Jumat (9/6).
Ia mengatakan, honorer yang mendapatkan upah Rp250 ribu per bulan tersebut tidak ada perjanjian kerja dengan Dinas Kesehatan. “Itu dari Puskesmas, terkait dari layanan dasar. Mau tidak mau kepala Puskesmas harus merekrut tenaga bidan dan perawat. Mereka juga biasanya dapat anggaran dari BPJS, atau orang lahiran untuk honor,” katanya.
Pihaknya juga mengaku, akan mengupayakan adanya perjanjian dengan kepala OPD terkait honorer di Puskesmas yang mendapatkan honor tidak wajar. “Kita sedang upayakan harus ada perikatan, agar tahun ini harus masuk di standar satuan harga (SSH) biar tahun depan di DPA (Dokumen pelaksanaan anggaran) ada honornya secara resmi,” tegasnya.
Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengaku geram atas adanya nakes honorer di Puskesmas hanya mendapatkan honor Rp250 ribu per bulan. Informasi itu ia terima setelah para honorer mengadukan nasibnya beberapa waktu lalu yang bertepatan dengan adanya rencana penghapusan honorer pada November 2023.
“Parah banget Rp250 ribu. Ya makanya diubah, bukan manusiawi. Dengan apa yang terjadi ya jelas tidak manusiawi,” ujar Budi Rustandi.
Budi meminta agar Pemkot Serang segera melakukan perubahan dan memanggil semua Puskesmas di Kota Serang. “Panggil semua Puskesmas dalam rangka memanusiakan manusia,” katanya.
Ia juga mengaku akan meminta agar Walikota Serang mengevaluasi honor yang tidak manusiawi tersebut. “Intinya saya enggak sepakat, lakukan perubahan sesuai aturan,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri mengaku sudah mengupayakan kenaikan honor tersebut kepada pemerintah Kota Serang agar ada pertimbangan. “Kita sudah kita perjuangkan. Kita usulkan waktu itu ke tim anggaran pemerintah daerah itu Rp500 ribu, tapi ketemunya di angka Rp400 ribu,” katanya.
Menurut Hasan, tugas tenaga honorer itu bisa melebihi ASN yang setiap hari harus masuk, namun honornya tidak diperhatikan. “Kita bicara honorer itu semuanya. Itu ada hak dan kewajiban honorer. Mereka tiap hari masuk kok. Bahkan honorer itu kadang dia kerjaannya sampai ASN sesungguhnya itu dia,” katanya.
Terkait itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin mengaku akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait adanya honorer di Puskesmas yang diberikan upah Rp250 ribu per bulan.
Nanang mengatakan, seharusnya setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melaporkan hal tersebut kepada dirinya. Terlebih, honor sebesar Rp250 ribu per bulan di Puskesmas tersebut dinilai tidak manusiawi. “Naikkan yang wajar. Karena ini anggaran sudah berjalan, nanti di perubahan akan saya panggil pak Kadinkes nya. Ini tidak manusiawi lah dalam satu bulan Rp250 ribu,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, OPD di Kota Serang tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer baru. Karena akan mengakibatkan beban anggaran pemerintah daerah.
Ia mengatakan, OPD boleh mengangkat tenaga honorer apabila mendapatkan izin dari Walikota, dan juga dibutuhkan dengan kriteria tertentu.
“Misalnya ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh tenaga honorer, tapi punya sertifikasi tertentu,” tuturnya. (mg-04/jek)
