CILEGON - Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi mengingatkan Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta soal realisasi janji politiknya pada Pilkada 2020 lalu.

Kata Politisi Gerindra ini, keduanya harus mampu menyelamatkan agenda pembangunan di tengah kabar tak sedap soal disharmoni kepala daerah gara-gara rotasi dan mutasi pejabat. 

”Di tengah tinggi dan besarnya harapan masyarakat terhadap pasangan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon hasil Pilkada 2020 tersebut yang akan membawa Cilegon ke arah yang lebih baik, justru orang nomor satu dan nomor dua di Kota Cilegon tersebut malah mempertontonkan hal yang tidak etis,” kata Faturohmi, Selasa (9/8).

Bahkan, lanjut Faturohmi,kinerja peme­rintahan Helldy-Sanuji hingga saat ini belum baik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cilegon pada 2021, serapan anggarannya rendah. Sisa lebih pembiayaan anggarannya mencapai Rp457,79 miliar. 

”Artinya, hampir 25 persen dari total APBD Rp2,2 triliun tidak terserap di masing-masing organisasi perangkat daerah,” ujarnya.

Pekerjaan rumah lainnya juga belum ram­pung. Antara lain tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih tinggi, sebesar 10,13 persen, di tengah derasnya realisasi investasi. Kota Cilegon yang masuk 10 besar daerah terbaik terkait realisasi investasi secara nasional, justru warganya masih banyak yang menganggur.

”Kondisi jalan yang menjadi kewenangan Pemkot Cilegon banyak yang rusak parah dan sangat tidak layak untuk dilalui masyarakat. Masyarakat tidak mau tahu kendala secara teknis, masyarakat hanya tahu kewajiban pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang baik dan layak,” ungkapnya.

Hal lain yang mengkhawatirkan, kata Faturohmi, masalah kesehatan.  Angka stun­ting di Cilegon masih tergolong tinggi. Ber­da­sarkan data, pre­valensi balita stunting 20,6 persen. 

”Masih banyak PR pemerintah lainnya, seperti pelayanan ke­sehatan, persoalan pendidikan, dan lain­nya yang me­merlukan perhatian,” tegas Faturohmi. 

Politisi Gerindra itu juga mengingatkan soal janji politik yang terancam tidak akan terealisasi jika Helldy-Sanuji tidak akur.

Ada 10 janji politik Walikota dan Walikota yang penting untuk diwujudkan dalam rangka memenuhi harapan yang ditunggu-tunggu masyarakat Cilegon. Seperti 25 ribu lapangan kerja, 5.000 beasiswa full sarjana, honor RT dan RW Rp1 juta per bulan, 8 puskesmas dengan fasilitas, utilitas dan SDM handal, Rp100 juta per tahun dana lingkungan RW, Rp10 juta per tahun dana stimulan operasional dewan kemakmuran masjid (DKM), 8 fasilitas hobby dan komunitas, 43 ruang terbuka publik, 50 persen kenaikan honor guru honorer dan madrasah, serta 25 persen kenaikan tunjangan kinerja daerah ASN. 

”Yang sebagian program tersebut dikemas dalam sebuah kartu yang disebut KCS (Kartu Cilegon Sejahtera). Yang belakangan banyak dipertanyakan masyarakat yang memiliki kartu tersebut,” tutur Faturohmi.

Suksesnya pembangunan di Kota Cilegon, menurut Faturohmi dipengaruhi oleh terciptanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk DPRD sebagai unsur penyelenggara peme­rintahan di daerah. (bam/bie)