^{SIMBOLIS: Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menyerahkan secara simbolis BLT BBM kepada warga yang berhak menerima, di kantor Samsat UPTD Cikande, Kabupaten Serang, Jumat (9/9).  (QODRAT/RADAR BANTEN)}

SERANG - Pemprov Banten menjadi pro­vinsi pertama yang menyalurkan Ban­tuan Langsung Tunai (BLT) dampak ke­naikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Banten. Kemarin, Pen­jabat Gu­ber­nur Banten Al Muktabar me­luncur­kan langsung bantalan sosial itu kepada 100 keluarga penerima man­faat (KPM) di halaman kantor Samsat UPTD Cikande, Kabupaten Se­rang, Jumat (9/9). 

Al Muktabar mengatakan, penyaluran BLT BBM ini merupakan hajat bersama. “Seluruh Pemda (Pemerintah Daerah-red) di Provinsi Banten bekerja keras untuk bisa melakukam penyaluran BLT secara berjenjang. Dan Provinsi Banten menjadi yang pertama,” ujar Al saat peluncuran BLT BBM, kemarin.

Al mengatakan, Pemprov akan menyalurkan bantuan yang berasal dari dua persen dana transfer umum (DTU) dan belanja tak terduga (BTT) itu kepada 75.613 KPM yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Secara simbolis, penyaluran diserahkan kepada 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Ia berharap kepada seluruh KPM agar meng­gunakan BLT yang didapat itu untuk dibelanjakan kebutuhan pokok dasar. Setiap bulannya, KPM akan menerima BLT senilai Rp150 ribu selama empat bulan yakni sejak September sampai Desember nanti.

Kata dia, subsidi itu juga bersumber dari dana pajak dan retribusi daerah yang di­bayarkan oleh masyarakat ditambah dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat. “Maka dari itu, karena bersumber dari masyarakat, bantuan ini harus tepat sa­saran, mengingat tujuan dari adanya sub­sidi ini untuk membantu masyarakat yang masuk sesuai kategori,” tuturnya.

Al menegaskan, BLT ini merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM. Maka dari itu, pengalihan subsidi ini harus tepat sasaran.

Ia juga meminta Bupati/Walikota di Banten untuk segera memverifikasi data dan ke­mudian menyalurkan BLT kepada masya­rakat. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengatakan, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp45,7 miliar yang bersumber dari dua persen DTU dan BTT untuk 75.613 KPM. Rinciannya, Kabupaten Tangerang 26.378 KPM, Kota Tangerang16.756 KPM, Kota Tangerang Selatan 4.061 KPM, Kabupaten Pandeglang 7.940 KPM. Kemu­dian Kabupaten Lebak 1.604 KPM, Kota Serang 5.632 KPM, Kabupaten Serang 9.340 KPM, Kota Cilegon 3.902 KPM. 

Untuk besaran Bansos yang akan diberikan Rp150.000/bulan/KPM selama empat bulan. Total bantuan mencapai Rp600.000/KPM untuk periode bulan September sampai Desember 2022.

Terkait dengan kriteria penerimanya, lanjut Nurhana, ada empat prioritas kriteria yakni sopir angkot, nelayan sebagai buruh yang hanya menerima upah bukan pemilik kapal, tukang ojeg yang sebagai profesi atau mata pencaharian utama, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang diprioritaskan.

Ia menegaskan satu KPM tidak boleh me­nerima bantuan yang sama. “Tidak boleh ada KPM yang menerima BLT dari pusat dan Pemprov atau pemerintah kabupaten/kota. Harus satu,” tegasnya.

Kata dia, BLT ini akan disalurkan langsung lewat rekening penerima melalui Bank Banten. Selain Bank Banten, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Bank BJB untuk menyalurkan bantuan ini. 

Warga Pandeglang Antusias 

Pada bagian lain, sebanyak 86.886 warga miskin di Kabupaten Pandeglang antusias mencairkan BLT BBM tahap satu sebesar Rp300.000. Pencairan BLT BBM dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Pandeglang.

Kepala Kantor Pos Pandeglang Mariana Wijayanti mengatakan, total jumlah penerima BLT BBM yang pencairannya disalurkan me­lalui Kantor Pos sebanyak 86.886 orang. “BLT BBM ini sebesar Rp600 ribu. Untuk tahap pertama pencairan sebesar Rp300 ribu dan tahap keduanya belum,” katanya kepada radar Banten dalam acara pen­cairan BLT BBM di Kantor Kecamatan Majasari, Jumat (9/9).

Mariana menjelaskan, pihaknya me­nargetkan penyaluran pencairan BLT kurang lebih selama 10 hari. Disalurkan melalui kantor kecamatan, kelurahan dan desa.

“Personel yang dikerahkan dari SDM Kantor Pos kurang lebih ada 25 tim. Bagi warga yang berhalangan hadir, untuk pencairan bisa diwakilkan oleh ang­gota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga, bisa diambil ke Kantor Pos,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeg­lang, Hajah Nuriah mengungkapkan, bahwasannya sekarang BBM tidak disubsidi lagi. “Ditarik subsidinya, jadi BBM nya naik. Karena subsidinya ditarik, buat bayar warga penerima manfaat kaitan dampak kenaikan harga BBM,” katanya.

Nuriah berpesan, kepada penerima BLT agar uangnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan dipergunakan untuk hal-hal tidak bermanfaat. “Contoh yang punya suami perokok jangan beli buat rokok, enggak boleh buat beli rokok, terus kalau suami ngomel laporkan ke RT. Ini bantuan bener-bener pemerintah lagi masa sulit, tapi masih tetap memper­hatikan rakyatnya maka tolong yang men­dapatkan bantuan jangan sampai me­manas yang tidak dapat,” katanya. 

Mungkin saja ada yang lebih tidak mam­pu sekarang ini tidak mendapatkan ban­tuan karena memang datanya lang­sung dari Kemensos. Program ini jangan bikin gaduh. “Nanti diputus oleh pe­me­rintah, jadi saling pengertiaan jangan sampai pro­gram ini menimbulkan ke ga­duhan. Tugas pemerintah daerah moni­toring dan evaluasi, melalui pos sam­pai sat ini se­banyak 86.886 penerima BLT BBM,” katanya.

Sedangkan jumlah penerima melalui himbara belum cek, karena data bantuan dari pusat langsung ke pihak pos dan bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Jadi untuk BLT BBM ini, Ke­menterian Sosial langsung kerja sama dengan Pihak Pos dan Bank Himbara.

“Kita tupoksinya monitiorng, evaluasi, pelaporan dan kita sosialisasi. Indeks bantuan Rp150.000 per bulan selama 4 bulan (September, Oktober, November, dan Desember) yang disalurkan se­banyak 2 kali Rp 300.000 per tahap pen­cairan,” katanya.

Penyaluran di bikin dua kali jadi satu kali penyaluran Rp300 ribu. Pencairan sekarang ini yang bulan September dan Oktober. “Sudah disalurkan Rp300 ribu ditambah uang sembako Rp200 ribu, jadi mereka dapat Rp500 ribu. Man­faatkan sebaik mungkin anggaran ini bukan berarti pemerintah banyak duit tapi ini adalah penyisihan dari pencabutan subsidi BBM,” katanya.

Sehingga, Nuriah menegaskan, uang­nya ini harus benar-benar tepat sasaran. Jadi itu kuncinya.

“Kalau ditemukan di lapangan tidak tepat sasaran silakan masuk ke aplikasi cek bansos untuk usul sanggah. Kalau misalkan ada warga mampu menerima maka bisa langsung dicoret, siapa me­nyanggah harus jelas identitasnya nanti kita verifikasi ke lapangan, karena bisa dibuka di aplikasi,” katanya.

Nuriah meminta, uangnya dibelanjakan untuk membeli sembako jangan buat beli rokok dan juga bayar kredit sepeda motor. Kalau sampai digunakan buat bayar motor maka dianggap sudah mampu. 

“Nanti bisa dicoret sebagai penerima bantuan. BLT BBM ini untuk meringankan beban serta melindungi daya beli masya­rakat prasejahtera atas tekanan berbagai kenaikan harga secara global,” katanya.

Sukmana , salah satu penerima BLT BBM, warga Majasari mengaku, sebe­tulnya kalau memilih antara menerima BLT dan BBM tidak naik lebih memilih jangan naik BBM.

“BBM naiknya merambat ke mana-mana. Sedangkan kalau BLT hanya be­berapa kali menerima namun ke­butuhan hidup tambah naik,” katanya. 

Atikah warga lainnya, mengaku uang BLT BBM untuk dibelanjakan sembako buat di rumah dan anaknya yang di pondok pesantren.

“Uang diterima Rp500 ribu. Kalau dibelanjakan sebetulnya enggak cukup buat belanja bulanan tapi mau digimana­kan lagi segini juga sudah syukur,” katanya. (nna-mg01/air)