SERANG–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang mengusulkan alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan selama tahapan Pilkada Kota Serang Tahun 2024 sebesar Rp15,5 miliar. Ulasan tersebut diketahui, saat Ketua Bawaslu Kota Serang Faridi dan sejumlah komisioner lainnya bertemu Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Serang Nanang Saefudin di ruang kerjanya, Jumat (9/9).

Ketua Bawaslu Kota Serang Faridi mengatakan, pertemuan dengan Ketua TPAD Kota Serang bertujuan berkonsultasi terkait pendanaan Pilkada 2024 melalui hibah APBD Kota Serang. “Yang diusulkan Bawaslu untuk Pilkada 2024 totalnya sebesar Rp15,5 miliar. Itu makanya, kami berkonsultasi kepada pak Sekda (Ketua TAPD-red),” ujarnya kepada Radar Banten usai acara.

Kata Faridi, anggarann Rp15,5 miliar tersebut meliputi beberapa item kegiatan selama tahapan Pilkada 2024. Di antaranya, honorarium pengawas kecamatan dan kelurahan sebesar Rp2 miliar, pelayanan administrasi perkantoran Rp1 miliar, pelantikan, bimtek, pelatihan pengawasan pemilu Rp1,7 miliar, sosialisasi pengawasan Pilkada Rp1 miliar.

Kemudian anggaran lainnya yang diusulkan, kata Faridi, seperti kegiatan Sentra Gakkumdu Rp1,6 miliar, dan rapat-rapat sebesar Rp2,2 miliar. “Itu baru diusulkan. Nunggu verifikasi. Karena arahan dari BPKAD buka akun SIPD pada Februari sampai Maret 2023,” katanya.

Menurut Faridi, usulan anggaran tersebut telah dihitung berdasarkan, standar penetapan perhitungan tiap kegiatan. Sehingga, Bawaslu berharap tak ada perubahan signifikan dari jumlah anggaran sebagaimana yang usulkan. “Kalau harapan kita tentu tak ada perubahan lagi. Sehingga tinggal fokus menyiapkan teknis tahapan Pilkada 2024 yang tak jauh dari Pemilu,” teranganya.

Anggota Bawaslu Kota Serang Liah Culiah, mengklaim penyusunan anggaran telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bawaslu RI dan Kementerian Keuangan. “Kalau pun memang harus berkurang. Mudah-mudahan tidak berkurang banyak,” katanya.

“Kan, anggaran pada Pilkada tahun 2018 anggaran untuk Bawaslu Kota Serang sebesar Rp5 miliaran. Mudah-mudahan setelah lima tahun berlalu minimal ada kenaikan,” tambah Liah.

Ketua TPAD Kota Nanang Saefudin mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sesuai standar satuan harga).

“Kalau soal besaran, kita lihat mungkin juga bisa berkurang sebagaimana anggaran KPU. Karena, nanti kita akan akan berkoordinasi dengan Pemprov Banten,” katanya. “Karena, Pilkada Walikota bersamaan dengan Pilgub Banten. Ya, kita akan sharing anggaran dengan Pemprov Banten,” tambah Nanang. (fdr/nda)